Buah naga (Inggris: pitaya) adalah buah dari beberapa jenis kaktus dari marga Hylocereus dan Selenicereus. Buah ini berasal dari Meksiko, Amerika Tengah dan Amerika Selatan namun sekarang juga dibudidayakan di negara-negara Asia seperti Taiwan, Vietnam, Filipina, Indonesia dan Malaysia. Buah ini juga dapat ditemui di Okinawa, Israel, Australia utara dan Tiongkok selatan. Hylocereus hanya mekar pada malam hari.
Pada tahun 1870 tanaman ini dibawa orang Perancis dari Guyana ke Vietnam sebagai tanaman hias. Oleh orang Vietnam dan orang Cina buahnya dianggap membawa berkah. Oleh sebab itu, buah ini selalu diletakkan di antara dua ekor patung naga berwarna hijau di atas meja altar. Warna merah buah terlihat mencolok di antara warna naga-naga yang hijau. Dari kebiasaan inilah buah itu di kalangan orang Vietnam yang sangat terpengaruh budaya Cina dikenal sebagai thang loy (buah naga). Istilah Thang loy kemudian diterjemahkan di Eropa dan negara lain yang berbahasa Inggris sebagai dragon fruit (buah naga).
Varietas
Nama buah naga merujuk pada buah-buah yang dapat dimakan dari tumbuhan jenis:
• Hylocereus undatus, yang buahnya berwarna merah dengan daging buah putih.
• Hylocereus polyrhizus, yang buahnya berwarna merah muda dengan daging buah merah.
• Selenicereus megalanthus dengan kulit buah kuning dan daging buah putih.
• Hylocereus costaricensis, buah naga dengan warna buah yang sangat merah.
Morfologi
Morfologi tanaman buah naga terdiri dari akar, batang, duri, bunga, dan buah. Akar buah naga hanyalah akar serabut yang berkembang dalam tanah pada batang atas sebagai akar gantung. Akar tumbuh di sepanjang batang pada bagian punggung sirip di sudut batang. Pada bagian duri, akan tumbuh bunga yang bentuknya mirip bunga Wijayakusuma. Bunga yang tidak rontok berkembang menjadi buah. Buah naga bentuknya bulat agak lonjong seukuran dengan buah alpukat. Kulit buahnya berwarna merah menyala untuk jenis buah naga putih dan merah, berwarna merah gelap untuk buah naga hitam, dan berwarna kuning untuk buah naga kuning. Di sekujur kulit dipenuhi dengan jumbai-jumbai yang dianalogikan dengan sisik naga. Oleh sebab itu, buah ini disebut buah naga.
Batangnya berbentuk segitiga, durinya sangat pendek dan tidak mencolok, sehingga sering dianggap "kaktus tak berduri". Bunganya mekar pada awal senja jika kuncup bunga sudah berukuran sekitar 30 cm. Mahkota bunga bagian luar yang berwarna krem, mekar sekitar pukul sembilan malam, lalu disusul mahkota bagian dalam yang putih bersih, meliputi sejumlah benang sari yang berwarna kuning. Bunga seperti corong itu akhirnya terbuka penuh pada tengah malam, karena itu buah naga dikenal sebagai night blooming cereus. Saat mekar penuh, buah naga menyebar bau yang harum. Aroma ini untuk memikat kelelawar, agar menyerbuki bunga buah naga.
Pembudidayaan buah naga
Pada umumnya, buah naga dibudidaya dengan cara stek atau penyemaian biji. Tanaman akan tumbuh subur jika media tanam porous (tidak becek), kaya akan unsur hara, berpasir, cukup sinar matahari dan bersuhu antara 38-40° C. Jika perawatan cukup baik, tanaman akan mulai berbuah pada umur 11-17 bulan. Kota Malang berada 400-700 dpl, sangat cocok untuk budidaya buah naga merah. Walaupun memiliki udara yang cukup sejuk, namun mendapatkan sinar matahari yang cukup merupakan syarat pertumbuhan buah naga merah. Buah naga dapat berkembang dengan kondisi tanah dan ketinggian lokasi apapun, namun tumbuhan ini cukup rakus akan unsur hara, sehingga apabila tanah mengandung pupuk yang bagus, maka pertumbuhannya akan baik. Dalam waktu 1 tahun, pohon buah naga dapat mencapai ketinggian 3 meter lebih. Berdasarkan beberapa sumber, buah naga belum banyak dibudidayakan di Indonesia. Sementara ini, daerah Mojokerto, Jember, Malang, Pasuruan, Banyuwangi, Ponorogo, dan Batam merupakan daerah yang telah membudidayakan tanaman ini.
Manfaat buah naga
Selain rasanya yang manis menyegarkan, buah naga kaya akan manfaat. Banyak orang percaya buah ini dapat menurunkan kolesterol dan penyeimbang gula darah. Belum ada penelitian tentang manfaat buah ini, namun karena asalnya dari jenis buah kaktus dipercaya buah naga mengandung vitamin C, beta karoten, kalsium, dan karbohidrat. Buah naga mengandung serat yang tinggi sebagai pengikat zat karsinogen penyebab kanker dan memperlancar proses pencernaan.
Secara keseluruhan, setiap buah naga merah mengandungi protein yang mampu meningkatkan metabolisme tubuh dan menjaga kesehatan jantung; serat (mencegah kanker usus, kencing manis dan diet); karotin (kesehatan mata, menguatkan otak dan mencegah masuknya penyakit), kalsium (menguatkan tulang).
Buah naga juga mengandungi zat besi untuk menambah darah; vitamin B1 (mencegah demam badan); vitamin B2 (menambah selera); vitamin B3 (menurunkan kadar kolesterol) dan vitamin C (menambah kelicinan, kehalusan kulit serta mencegah jerawat).
Berikut ini kandungan nutrisi lengkap buah naga :
Kadar Gula : 13-18 briks
Air : 90 %
Karbohidrat : 11,5 g
Asam : 0,139 g
Protein : 0,53 g
Serat : 0,71 g
Kalsium : 134,5 mg
Fosfor : 8,7 mg
Magnesium : 60,4 mg
Vitamin C : 9,4 mg
Sumber :
http://id.wikipedia.org/wiki/Buah_naga
http://www.buahnaga.us/2009/04/khasiat-buah-naga.html
UNIVERSITAS GUNADARMA
Senin, 26 Desember 2011
Manggis
Manggis (Garcinia mangostana L.) adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang diyakini berasal dari Kepulauan Nusantara. Tumbuh hingga mencapai 7 sampai 25 meter. Buahnya juga disebut manggis, berwarna merah keunguan ketika matang, meskipun ada pula varian yang kulitnya berwarna merah. Buah manggis dalam perdagangan dikenal sebagai "ratu buah", sebagai pasangan durian, si "raja buah". Buah ini mengandung xanthone,Xanthone mempunyai aktivitas antiinflamasi dan antioksidan. Sehingga di luar negeri buah manggis dikenal sebagai buah yang memiliki kadar antioksidan tertinggi di dunia.
Manggis berkerabat dengan kokam, asam kandis dan asam gelugur, rempah bumbu dapur dari tradisi boga India dan Sumatera.
Manfaat Buah Manggis
Buah manggis dipercayai amat berkhasiat terutama di bahagian kulit dalam manggis dan biji buah manggis. Secara tradisional kulit manggis yang telah digiling digunakan untuk merawat penyakit seperti malaria, TBC, penyakit kulit, diare dan dsentry. Di Thailand, buah manggis dijemur dan dikeringkan untuk membuat bahan kosmetik seperti shampo, sabun untuk menghaluskan kulit dan mencegah penyakit kulit.
Di Malaysia, seduhan daun manggis dicampur dengan pisang muda dan sedikit kapur barus digunakan sebagai pengobat luka sunat. Manfaat bubuk kulit manggis yang dikeringkan di China dan India digunakan untuk mengobati disentri. Bahkan kulit manggis juga diolah menjadi salep untuk mengobati eksim dan penyakit kulit lainnya.
Manfaat akar pohon manggis digunakan untuk mengatasi haid yang tidak teratur. Di Filipina, ekstrak kulit batang pohon manggis digunakan untuk mengatasi sariawan, diare, disentri dan nyeri perut.
Buah Manggis mengandungo Xantona yaitu bahan aktif dalam buah Manggis yang dapat mengobati berbagai jenis penyakit seperti alergi, pilek, lelah, berbagai penyakit kulit seperti eksim, gatal-gatal, psoriasis, seborrhea, kurap, luka-luka yang biasa pada mulut, melepuh, selepas pembedahan, penyakit darah tinggi, kencing manis, kelebihan kolesterol , keletihan, kekurangan darah, ulser, gastrik, saluran usus yang bengkak dan Insya Allah berbagai penyakit lainnya.
Berikut khasiat dari buah manggis, yang diteliti oleh pakar nutrisi dari Amerika :
• Melindungi dan menyokong jantung yang sehat
Menjaga kesehatan kardiovaskular dan membantu membentuk sel darah merah yang sehat dan sistem saraf yang sehat. Menjaga tahap asid amino homosisteina yang sehat. Melindungi sel dan membantu kandungan kolesterol pada tahap yang sehat. Mensuplai vitamin B pada tahap yang sehat kepada jantung. Merupakan bagian dari diet yang seimbang dengan kandungan lemak jenuh dan kolesterol yang rendah, dan mengandungi asid folik, vitamin B6 dan Vitamin B12 yang dapat mengurangkan risiko penyakit vaskular.
• Menjadikan mata, kulit dan rambut lebih sehat
Membantu menjadi kulit, mata , gigi, gusi dan rambut lebih sehat. Membantu meningkatkan kesehatan penglihatan, penglihatan pada malam, dan kesehatan mata.
• Meningkatkan stamina/tenaga
Memiliki peran penting dalam penyerapan dan metabolisme protein dan karbohidrat. Membantu dalam menjaga stamina dan tenaga.
• Membantu sistem ketahanan tubuh
Membantu sistem ketahanan tubuh (pengimunan) dengan meningkatkan fungsi sistem pengimunan.
• Penghapus Radikal Bebas yang kuat
Satu antioksidan yang unggul dengan nilai ORAC yang paling tinggi. Antioksidan membantu badan menentang radikal bebas yang bahaya dan juga menggalakkan panjang umur sel.* Bukti ilmiah menunjukkan bahwa penggunaan vitaman antioksidan boleh mengurangkan risiko penyakit kanker.
• Sistem Pencernaan yang sehat
Membantu sistem saluran usus yang normal dan sehat.
Sumber :
http://id.wikipedia.org/wiki/Manggis
http://www.mawarhitam.info/khasiat-buah-manggis.html
http://www.facebook.com/notes/sexyvee-beauty-and-health/buah-manggis-ada-manfaat-khasiat-nya-loh/187353921320721
Manggis berkerabat dengan kokam, asam kandis dan asam gelugur, rempah bumbu dapur dari tradisi boga India dan Sumatera.
Manfaat Buah Manggis
Buah manggis dipercayai amat berkhasiat terutama di bahagian kulit dalam manggis dan biji buah manggis. Secara tradisional kulit manggis yang telah digiling digunakan untuk merawat penyakit seperti malaria, TBC, penyakit kulit, diare dan dsentry. Di Thailand, buah manggis dijemur dan dikeringkan untuk membuat bahan kosmetik seperti shampo, sabun untuk menghaluskan kulit dan mencegah penyakit kulit.
Di Malaysia, seduhan daun manggis dicampur dengan pisang muda dan sedikit kapur barus digunakan sebagai pengobat luka sunat. Manfaat bubuk kulit manggis yang dikeringkan di China dan India digunakan untuk mengobati disentri. Bahkan kulit manggis juga diolah menjadi salep untuk mengobati eksim dan penyakit kulit lainnya.
Manfaat akar pohon manggis digunakan untuk mengatasi haid yang tidak teratur. Di Filipina, ekstrak kulit batang pohon manggis digunakan untuk mengatasi sariawan, diare, disentri dan nyeri perut.
Buah Manggis mengandungo Xantona yaitu bahan aktif dalam buah Manggis yang dapat mengobati berbagai jenis penyakit seperti alergi, pilek, lelah, berbagai penyakit kulit seperti eksim, gatal-gatal, psoriasis, seborrhea, kurap, luka-luka yang biasa pada mulut, melepuh, selepas pembedahan, penyakit darah tinggi, kencing manis, kelebihan kolesterol , keletihan, kekurangan darah, ulser, gastrik, saluran usus yang bengkak dan Insya Allah berbagai penyakit lainnya.
Berikut khasiat dari buah manggis, yang diteliti oleh pakar nutrisi dari Amerika :
• Melindungi dan menyokong jantung yang sehat
Menjaga kesehatan kardiovaskular dan membantu membentuk sel darah merah yang sehat dan sistem saraf yang sehat. Menjaga tahap asid amino homosisteina yang sehat. Melindungi sel dan membantu kandungan kolesterol pada tahap yang sehat. Mensuplai vitamin B pada tahap yang sehat kepada jantung. Merupakan bagian dari diet yang seimbang dengan kandungan lemak jenuh dan kolesterol yang rendah, dan mengandungi asid folik, vitamin B6 dan Vitamin B12 yang dapat mengurangkan risiko penyakit vaskular.
• Menjadikan mata, kulit dan rambut lebih sehat
Membantu menjadi kulit, mata , gigi, gusi dan rambut lebih sehat. Membantu meningkatkan kesehatan penglihatan, penglihatan pada malam, dan kesehatan mata.
• Meningkatkan stamina/tenaga
Memiliki peran penting dalam penyerapan dan metabolisme protein dan karbohidrat. Membantu dalam menjaga stamina dan tenaga.
• Membantu sistem ketahanan tubuh
Membantu sistem ketahanan tubuh (pengimunan) dengan meningkatkan fungsi sistem pengimunan.
• Penghapus Radikal Bebas yang kuat
Satu antioksidan yang unggul dengan nilai ORAC yang paling tinggi. Antioksidan membantu badan menentang radikal bebas yang bahaya dan juga menggalakkan panjang umur sel.* Bukti ilmiah menunjukkan bahwa penggunaan vitaman antioksidan boleh mengurangkan risiko penyakit kanker.
• Sistem Pencernaan yang sehat
Membantu sistem saluran usus yang normal dan sehat.
Sumber :
http://id.wikipedia.org/wiki/Manggis
http://www.mawarhitam.info/khasiat-buah-manggis.html
http://www.facebook.com/notes/sexyvee-beauty-and-health/buah-manggis-ada-manfaat-khasiat-nya-loh/187353921320721
Angkak
Angkak (Bahasa Cina: 紅麴米, 红曲米; pinyin: hóng qú mǐ; lit. "red yeast rice"), red fermented rice, red kojic rice, red koji rice, atau ang-kak, yaitu beras putih jenis tertentu yang dibiakkan dengan sejenis ragi khusus selama beberapa hari sehingga mengubah warna beras menjadi merah. Angkak telah dikenal penduduk Cina sejak ratusan tahun silam, dan umum digunakan bangsa Cina sebagai bagian dari campuran rempah masakan dan herbal kesehatan mereka. Di Amerika, angkak yang dikenal dengan nama Red Yeast Rice kini mulai popular dan dijual dalam bentuk kapsul sebagai penurun kolesterol alamiah yang ampuh.
Kandungan aktif
Kandungan yang terpenting adalah HMG-CoA (monacolin/lovastatin/statins) yang diakui sangat effektif untuk menurunkan kolesterol jahat LDL dan Trigliserida. Ketika tingkat kolesterol darah naik, umumnya dokter memberi obat resep jenis statin seperti Lipitor dan Zocor yang mampu menghambat produksi kolesterol tetapi sangat disayangkan obat-obatan ini memiliki effek samping yang membahayakan fungsi hati dan otot manusia.
Effektifitas red yeast rice untuk menurunkan kolesterol telah diuji secara klinis oleh lebih dari 17 riset di Cina. Sedangkan Universitas Kedokteran UCLA di Amerika juga telah melakukan riset yang menyimpulkan konsumsi 2.4 gram red yeast rice per hari dapat menurunkan secara nyata tingkat kolesterol Total dan LDL dalam 12 minggu.
Di tahun 2006 Liu dkk menerbitkan suatu meta-analysis dari percobaan klinis (Chinese Med 2006;1:4-17). Artikel mengutip 93 percobaan klinis terkontrol dan terpublikasi (91 dipublikasikan di Cina). Total pengurangan kolesterol 35 mg/dl, LDL-cholesterol by 28 mg/dl, triglycerides by 35 mg/dl, dan peningkatan kolesterol HDL 6 mg/dl. Zhao dkk melaporkan dalam percobaan selama empat tahun bagi penderita diabetes (J Cardio Pharmacol 2007;49:81-84). Terdapat pengurangan 40-50% dalam cardio events dan cardio deaths dalam kelompok yang dicoba. Ye dkk melaporkan dalam penelitian empat tahun pada pasien Cina yang tergolong tua dengan penyakit jantung (J Am Geriatr Soc 2007;55:1015-22). Kematian berkurang dengan 32%. Paling sedikit terdapat satu laporan di literatur tentang statin-like myopathy yang disebabkan oleh angkak (red yeast rice) (Mueller PS. Ann Intern Med 2006;145:474-5).
Suatu artikel terbitan Jurnal Kardiologi Amerika tanggal 15 Juni, 2008, mendapati bahwa red yeast rice dapat memberikan keuntungan melebihi yang diberikan oleh statins. Para peneliti melaporkan bahwa keuntungan nampaknya melebihi dari yang dilaporkan dengan hanya lovastatin.
ConsumerLab.com mendapati banyaknya variasi campuran aktif dalam suplemen red yeast rice, dan juga mendapati bahwa sebagian terkontaminasi dengan citrinin, suatu nephrotoxic mycotoxin. Bukti tentang efek samping dari red yeast rice adalah terbatas, tetapi dapat memberikan akibat sampingan yang sama dengan obat lovastatin, yang dapat menimbulkan masalah terhadap ginjal dan akibat sampingan lainnya. Monitoring medis secara teratur diperlukan untuk mendeteksi akibat tersebut.
Mengenal Angkak
Angkak sering digunakan sebagai obat penyembuh saat seseorang menderita demam berdarah dan juga digunakan sebagai bumbu masak. Khasiat angkak sebagai herba kaya manfaat sudah dikenal berabad-abad lalu oleh bangsa Cina. Angkak sendiri sebenarnya merupakan hasil fermentasi. Berasal dari beras biasa lalu difermentasi dengan menggunakan kapang Monascus purpureus dan menghasikan beras dengan warna merah yang merupakan warna pigmen dari kapang tersebut. Harga angkak cukup murah dan dapat ditemui di berbagai pasar tradisional. Karena itu, banyak orang menggunakan angkak untuk meningkatkan kesehatan tubuh.
Penelitian membuktikan bahwa angkak mampu menurunkan kadar LDL dan trigliserida dari penderita kolesterol. Hal ini karena adanya kelompok senyawa monakolin yang terkandung dalam angkak. Senyawa monakolin ini akan menghambat kerja enzim yang membentuk kolesterol. Hasilnya, kadar kolesterol akan menurun karena kerja yang terhambat. Fungsi senyawa monakolin ini sama seperti obat golongan statin yang biasa digunakan untuk mengobati pasien penderita kolesterol tinggi.
Agar mendapatkan khasiat yang maksimal, maka bagi penderita hiperkolesterol sebaiknya mengkonsumsi angkak sebanyak 15 sampai 30 gram sehari. Caranya adalah dengan merebus angkak tersebut, kemudian meminum air rebusannya. Ini harus dilakukan secara rutin dan teratur. Seiring kemajuan teknologi, saat ini terdapat pula angkak yang sudah diekstrak dalam bentuk suplemen. Dosisnya adalah 600 mg sehari atau Anda dapat membaca petunjuk dosis yang tertera.
Berbeda dengan obat-obatan yang dapat menimbulkan efek samping, mengkonsumsi angkak dalam jangka panjang relatif aman. Efek samping yang biasa dialami saat mengkonsumsi angkak adalah perut terasa kembung atau gangguan pencernaan lainnya. Tetapi, efek samping ini dapat dikurangi dengan menambahkan jahe pada air rebusan angkak. Cara lain adalah dengan menyelingi konsumsi angkak dengan makanan lain yang dapat pula menurunkan kolesterol.
Sumber :
http://id.wikipedia.org/wiki/Angkak
http://kumpulan.info/sehat/artikel-kesehatan/48-artikel-kesehatan/214-angkak-murah-dan-efektif-turunkan-kolesterol.html
Kandungan aktif
Kandungan yang terpenting adalah HMG-CoA (monacolin/lovastatin/statins) yang diakui sangat effektif untuk menurunkan kolesterol jahat LDL dan Trigliserida. Ketika tingkat kolesterol darah naik, umumnya dokter memberi obat resep jenis statin seperti Lipitor dan Zocor yang mampu menghambat produksi kolesterol tetapi sangat disayangkan obat-obatan ini memiliki effek samping yang membahayakan fungsi hati dan otot manusia.
Effektifitas red yeast rice untuk menurunkan kolesterol telah diuji secara klinis oleh lebih dari 17 riset di Cina. Sedangkan Universitas Kedokteran UCLA di Amerika juga telah melakukan riset yang menyimpulkan konsumsi 2.4 gram red yeast rice per hari dapat menurunkan secara nyata tingkat kolesterol Total dan LDL dalam 12 minggu.
Di tahun 2006 Liu dkk menerbitkan suatu meta-analysis dari percobaan klinis (Chinese Med 2006;1:4-17). Artikel mengutip 93 percobaan klinis terkontrol dan terpublikasi (91 dipublikasikan di Cina). Total pengurangan kolesterol 35 mg/dl, LDL-cholesterol by 28 mg/dl, triglycerides by 35 mg/dl, dan peningkatan kolesterol HDL 6 mg/dl. Zhao dkk melaporkan dalam percobaan selama empat tahun bagi penderita diabetes (J Cardio Pharmacol 2007;49:81-84). Terdapat pengurangan 40-50% dalam cardio events dan cardio deaths dalam kelompok yang dicoba. Ye dkk melaporkan dalam penelitian empat tahun pada pasien Cina yang tergolong tua dengan penyakit jantung (J Am Geriatr Soc 2007;55:1015-22). Kematian berkurang dengan 32%. Paling sedikit terdapat satu laporan di literatur tentang statin-like myopathy yang disebabkan oleh angkak (red yeast rice) (Mueller PS. Ann Intern Med 2006;145:474-5).
Suatu artikel terbitan Jurnal Kardiologi Amerika tanggal 15 Juni, 2008, mendapati bahwa red yeast rice dapat memberikan keuntungan melebihi yang diberikan oleh statins. Para peneliti melaporkan bahwa keuntungan nampaknya melebihi dari yang dilaporkan dengan hanya lovastatin.
ConsumerLab.com mendapati banyaknya variasi campuran aktif dalam suplemen red yeast rice, dan juga mendapati bahwa sebagian terkontaminasi dengan citrinin, suatu nephrotoxic mycotoxin. Bukti tentang efek samping dari red yeast rice adalah terbatas, tetapi dapat memberikan akibat sampingan yang sama dengan obat lovastatin, yang dapat menimbulkan masalah terhadap ginjal dan akibat sampingan lainnya. Monitoring medis secara teratur diperlukan untuk mendeteksi akibat tersebut.
Mengenal Angkak
Angkak sering digunakan sebagai obat penyembuh saat seseorang menderita demam berdarah dan juga digunakan sebagai bumbu masak. Khasiat angkak sebagai herba kaya manfaat sudah dikenal berabad-abad lalu oleh bangsa Cina. Angkak sendiri sebenarnya merupakan hasil fermentasi. Berasal dari beras biasa lalu difermentasi dengan menggunakan kapang Monascus purpureus dan menghasikan beras dengan warna merah yang merupakan warna pigmen dari kapang tersebut. Harga angkak cukup murah dan dapat ditemui di berbagai pasar tradisional. Karena itu, banyak orang menggunakan angkak untuk meningkatkan kesehatan tubuh.
Penelitian membuktikan bahwa angkak mampu menurunkan kadar LDL dan trigliserida dari penderita kolesterol. Hal ini karena adanya kelompok senyawa monakolin yang terkandung dalam angkak. Senyawa monakolin ini akan menghambat kerja enzim yang membentuk kolesterol. Hasilnya, kadar kolesterol akan menurun karena kerja yang terhambat. Fungsi senyawa monakolin ini sama seperti obat golongan statin yang biasa digunakan untuk mengobati pasien penderita kolesterol tinggi.
Agar mendapatkan khasiat yang maksimal, maka bagi penderita hiperkolesterol sebaiknya mengkonsumsi angkak sebanyak 15 sampai 30 gram sehari. Caranya adalah dengan merebus angkak tersebut, kemudian meminum air rebusannya. Ini harus dilakukan secara rutin dan teratur. Seiring kemajuan teknologi, saat ini terdapat pula angkak yang sudah diekstrak dalam bentuk suplemen. Dosisnya adalah 600 mg sehari atau Anda dapat membaca petunjuk dosis yang tertera.
Berbeda dengan obat-obatan yang dapat menimbulkan efek samping, mengkonsumsi angkak dalam jangka panjang relatif aman. Efek samping yang biasa dialami saat mengkonsumsi angkak adalah perut terasa kembung atau gangguan pencernaan lainnya. Tetapi, efek samping ini dapat dikurangi dengan menambahkan jahe pada air rebusan angkak. Cara lain adalah dengan menyelingi konsumsi angkak dengan makanan lain yang dapat pula menurunkan kolesterol.
Sumber :
http://id.wikipedia.org/wiki/Angkak
http://kumpulan.info/sehat/artikel-kesehatan/48-artikel-kesehatan/214-angkak-murah-dan-efektif-turunkan-kolesterol.html
Warna untuk Meningkatkan Kebahagiaan (Part. 2)
BIRU
UNTUK MENGATASI RASA SAKIT
Jika sakit kepala, coba keluar dan pandangi langit biru. Riset menunjukkan, memandangi warna biru meredakan rasa sakit dengan memicu produksi hormone yang menenangkan, yang dapat menghentikan transmisi sinyal sakit ke otak. Pada kenyataannya, efek ini begitu kuatnya sampai dapat meredakan migraine dan memperbaiki sakit punggung dan sakit perut yang disebabkan stress. Biru bahkan digunakan di unit cardiac care rumah – rumah sakit di Amerika untuk menenangkan pasien jantung yang stress.
Tip : Jika langin mendung, menatap gambar langit biru juga bisa menghasilkan khasiat yang sama.
PERAK
UNTUK MENJAGA KESELAMATAN DI JALAN
Jika beli mobil baru atau ganti mobil, pilih warna perak. Menurut sebuah studi terhadp lebih dari 1000 pengemudi yang diterbitkan dalam British Medical Journal, mobil warna perak paling jarang mengalami kecelakaan. Pada kenyataannya, pengemudi mobil warna perak berkemungkinan lebih rendah 50% mengalami kecelakaan disbanding pengemudi mobil warna putih bahkan sesudah memperhitungkan umur mobil dan kondisi jalan. Padahal warna putih pernah dianggap warna yang paling aman. Penyebabnya adalah warna muda perak dan kadar pemantulan tinggi membantu pengemudi lain melihat mobil anda secara lebih jelas di jalan.
Tip : Warna mobil yang rentan kecelakaan adalah : hijau, cokelat dan hitam. Studi-studi menunjukkan, warna-warna ini paling sulit dilihat di malam hari.
MERAH
MEMPERCEPAT WAKTU
Anak-anak rewel karena menunggu lama di tempat praktek dokter atau saat menempuh perjalanan panjang? Beri mereka mainan atau teddy bear merah dan waktu terasa berlalu lebih cepat 2 kali lipat, begitu menurut Wagner Color Response Report dari The Wagner Institute for Color Research. Warna-warna cerah tampaknya juga bisa mengalihkan perhatian sehingga otak kita secara otomatis kehilangan jejk waktu saat terekspos warna merah. Pernah heran mangapa kasino, klub dansa atau restoran menggunakan warna merah ? tujuannya agar anda berada di sana lebih lama dan kerena itu membelanjakan lebih banyak uang disbanding yang anda rencanakan.
Tip : riset menunjukkan, mengenakan warna beda dapat mengubah persepsi orang. Warna-warna pastel membuat anda tampak lebih hangat dan ramah. Warna-warna cerah seperti merah, membuat anda tampak lebih professional.
Diambil dari majalah AURA Edisi 46/Th.XII/Minggu ke-2/10-16 Desember 2008 Hal.32
UNTUK MENGATASI RASA SAKIT
Jika sakit kepala, coba keluar dan pandangi langit biru. Riset menunjukkan, memandangi warna biru meredakan rasa sakit dengan memicu produksi hormone yang menenangkan, yang dapat menghentikan transmisi sinyal sakit ke otak. Pada kenyataannya, efek ini begitu kuatnya sampai dapat meredakan migraine dan memperbaiki sakit punggung dan sakit perut yang disebabkan stress. Biru bahkan digunakan di unit cardiac care rumah – rumah sakit di Amerika untuk menenangkan pasien jantung yang stress.
Tip : Jika langin mendung, menatap gambar langit biru juga bisa menghasilkan khasiat yang sama.
PERAK
UNTUK MENJAGA KESELAMATAN DI JALAN
Jika beli mobil baru atau ganti mobil, pilih warna perak. Menurut sebuah studi terhadp lebih dari 1000 pengemudi yang diterbitkan dalam British Medical Journal, mobil warna perak paling jarang mengalami kecelakaan. Pada kenyataannya, pengemudi mobil warna perak berkemungkinan lebih rendah 50% mengalami kecelakaan disbanding pengemudi mobil warna putih bahkan sesudah memperhitungkan umur mobil dan kondisi jalan. Padahal warna putih pernah dianggap warna yang paling aman. Penyebabnya adalah warna muda perak dan kadar pemantulan tinggi membantu pengemudi lain melihat mobil anda secara lebih jelas di jalan.
Tip : Warna mobil yang rentan kecelakaan adalah : hijau, cokelat dan hitam. Studi-studi menunjukkan, warna-warna ini paling sulit dilihat di malam hari.
MERAH
MEMPERCEPAT WAKTU
Anak-anak rewel karena menunggu lama di tempat praktek dokter atau saat menempuh perjalanan panjang? Beri mereka mainan atau teddy bear merah dan waktu terasa berlalu lebih cepat 2 kali lipat, begitu menurut Wagner Color Response Report dari The Wagner Institute for Color Research. Warna-warna cerah tampaknya juga bisa mengalihkan perhatian sehingga otak kita secara otomatis kehilangan jejk waktu saat terekspos warna merah. Pernah heran mangapa kasino, klub dansa atau restoran menggunakan warna merah ? tujuannya agar anda berada di sana lebih lama dan kerena itu membelanjakan lebih banyak uang disbanding yang anda rencanakan.
Tip : riset menunjukkan, mengenakan warna beda dapat mengubah persepsi orang. Warna-warna pastel membuat anda tampak lebih hangat dan ramah. Warna-warna cerah seperti merah, membuat anda tampak lebih professional.
Diambil dari majalah AURA Edisi 46/Th.XII/Minggu ke-2/10-16 Desember 2008 Hal.32
Cara Efektif untuk Tidur yang Lebih Baik
Berbagai kecemasan, stress dan banyak berpikir membuat 60% perempuan tak bisa tidur setiap malam. Kabar baiknya, para ahli kini menemukan cara yang bisa membantu anda cepat tertidur tanpa perlu menghitung kambing. Caranya sebagai berikut :
Stop cemas tak bisa tidur
Anda berupaya untuk mendapatkan kecukupan tidur. Semakin keras anda berusaha, anda semakin sulit tertidur. Konsentrasi pada tak bisa tidur terlalu lama mengirm sinyal ke otak, bahwa tidur itu adalah tugas. Otak lalu melepaskan adrenalin yang diperlukan untuk mengerjakan tugas ketimbang mengeluatkan hormone melatonin yang merilekskan, yang membuat tidur.
Jangan berangkat tidur terlalu awal
Orang-orang yang mencoba tidur lebih cepat tetap terjaga rata-rata 30 menit labih lama. Mencoba mengikuti jam buatan hanya membuat tubuh resisten untuk tidur. Lebih baik berangkat tidur lebih lambat untuk meningkatkan pendorong tidur alamiah anda.
Ganti bohlam
Temaramkan lampu dengan 40 wat dapat mengurangi sulit tidur sampai 50%. Penyebabnya dalah, paparan terhadap cahaya yang lebih terang hanya 30 detik saja dapat membuat kelenjar pineal mengeluarkan hormone yang memicu untuk tetap terjaga.
Ambil pena dan menulis
Sebelum berangkat tidur, tuliskan daftar hal-hal yang berjalan baik pada hari itu. Studi-studi menunjukkan, otak tak bisa memproses rasa terimakasih dan rasa takut pada saat bersamaan. Karena itu, menuliskan pemikiran positif dapat menutup buku tentang semua hal yang mencemaskan, yang cenderung membuat anda tak bisa tidur.
Diambil dari majalah AURA Edisi 46/Th.XII/Minggu ke-2/10-16 Desember 2008 Hal.20
Stop cemas tak bisa tidur
Anda berupaya untuk mendapatkan kecukupan tidur. Semakin keras anda berusaha, anda semakin sulit tertidur. Konsentrasi pada tak bisa tidur terlalu lama mengirm sinyal ke otak, bahwa tidur itu adalah tugas. Otak lalu melepaskan adrenalin yang diperlukan untuk mengerjakan tugas ketimbang mengeluatkan hormone melatonin yang merilekskan, yang membuat tidur.
Jangan berangkat tidur terlalu awal
Orang-orang yang mencoba tidur lebih cepat tetap terjaga rata-rata 30 menit labih lama. Mencoba mengikuti jam buatan hanya membuat tubuh resisten untuk tidur. Lebih baik berangkat tidur lebih lambat untuk meningkatkan pendorong tidur alamiah anda.
Ganti bohlam
Temaramkan lampu dengan 40 wat dapat mengurangi sulit tidur sampai 50%. Penyebabnya dalah, paparan terhadap cahaya yang lebih terang hanya 30 detik saja dapat membuat kelenjar pineal mengeluarkan hormone yang memicu untuk tetap terjaga.
Ambil pena dan menulis
Sebelum berangkat tidur, tuliskan daftar hal-hal yang berjalan baik pada hari itu. Studi-studi menunjukkan, otak tak bisa memproses rasa terimakasih dan rasa takut pada saat bersamaan. Karena itu, menuliskan pemikiran positif dapat menutup buku tentang semua hal yang mencemaskan, yang cenderung membuat anda tak bisa tidur.
Diambil dari majalah AURA Edisi 46/Th.XII/Minggu ke-2/10-16 Desember 2008 Hal.20
Warna untuk Meningkatkan Kebahagiaan (Part. 1)
Warna bukan hanya memperindah dan membuat suasana ceria, tapi juga mempunyai khasiat ajaib untuk anda. Setiap warna dalam spectrum warna berefek pada denyut jantung dan hormone dengan cara khusus. Berikut, khasiat yang diberikan masing – masing warna.
HIJAU
MENJAGA KETERAMPILAN OTAK TETAP TAJAM
Tambahkan hijau, biru atau warna – warna dingin lainnya sebagai aksen, misalnya dalam bentuk poster, kertas atau pena setiap kali anda nekerja, menghitung anggaran atau dimana saja yang perlu fokus pada banyak detail. Para periset dari Creighton University menemukan, warna – warna dingin membantu anda konsentrasi dengan mengurangi hal – hal yang mengalihkan perhatian. Menurut ahli warna Leatrice Eiseman dalam buku More Alive with Color , kita cenderung memandang warna – warna ini menenangkan sehingga otak kurang gelisah dan lebih fokus.
PINK
MEMBANTU MENURUNKAN BERAT BADAN
Gunakan piring pink, tambahkan alat dapur warna pink atau pasang lampu pink di dalam kulkas dan anda secara otomatis makan berkurang, begitu menurut sebuah riset di Health, Weight, and Stress Clinic di John Hopkins University. Studi 4 tahun menemukan, sejenis warna yang disebut Baker Miller Pink, warna bubble gum, dapat menekan nafsu makan dan mengurangi stres yang membuat kebanyakan orang ingin ngemil.
KUNING
UNTUK MENINGKATKAN HARGA
Anda sedang menjual rumah ? Letakkan bunga kuning seperti daisy kuning di sekitar pintu depan. Para realtor mengakui, warna ini bisa menjual lebih cepat, jelas Eiseman. Dalam sebuah studi dari University of Georgia, 94% partisipan yang memandangi warna – warna cerah merasa lebih bahagia dan lebih bersemangat dalam hitungan detik. Alasannya, menurut para periset adalah warna kuning mengingatkan kita tentang hari cerah yang hangat dan musim panas yang hangat dan musim panas yang menyenangkan.
ORANYE
UNTUK MEMBANGKITKAN SEMANGAT
Ingin membangkitkan semangat ? nyalakan peningkat energy alamiah tubuh dengan memandangi warna oranye. Kandungan warna merahnya menstimulir kelenjar adrenal, memicu peningkatan produksi adrenalin, hormone yang mempercepat denyut jantung dan membangkitkan rasa gembira, begitu menurut Eiseman. Jangan khawatir energy anda akan berlebihan. Aspek kuning dalam warna oranye akan menetralisir sehingga anda bersemangat tanpa merasa gelisah.
Diambil dari majalah AURA Edisi 46/Th.XII/Minggu ke-2/10-16 Desember 2008 Hal.32
HIJAU
MENJAGA KETERAMPILAN OTAK TETAP TAJAM
Tambahkan hijau, biru atau warna – warna dingin lainnya sebagai aksen, misalnya dalam bentuk poster, kertas atau pena setiap kali anda nekerja, menghitung anggaran atau dimana saja yang perlu fokus pada banyak detail. Para periset dari Creighton University menemukan, warna – warna dingin membantu anda konsentrasi dengan mengurangi hal – hal yang mengalihkan perhatian. Menurut ahli warna Leatrice Eiseman dalam buku More Alive with Color , kita cenderung memandang warna – warna ini menenangkan sehingga otak kurang gelisah dan lebih fokus.
PINK
MEMBANTU MENURUNKAN BERAT BADAN
Gunakan piring pink, tambahkan alat dapur warna pink atau pasang lampu pink di dalam kulkas dan anda secara otomatis makan berkurang, begitu menurut sebuah riset di Health, Weight, and Stress Clinic di John Hopkins University. Studi 4 tahun menemukan, sejenis warna yang disebut Baker Miller Pink, warna bubble gum, dapat menekan nafsu makan dan mengurangi stres yang membuat kebanyakan orang ingin ngemil.
KUNING
UNTUK MENINGKATKAN HARGA
Anda sedang menjual rumah ? Letakkan bunga kuning seperti daisy kuning di sekitar pintu depan. Para realtor mengakui, warna ini bisa menjual lebih cepat, jelas Eiseman. Dalam sebuah studi dari University of Georgia, 94% partisipan yang memandangi warna – warna cerah merasa lebih bahagia dan lebih bersemangat dalam hitungan detik. Alasannya, menurut para periset adalah warna kuning mengingatkan kita tentang hari cerah yang hangat dan musim panas yang hangat dan musim panas yang menyenangkan.
ORANYE
UNTUK MEMBANGKITKAN SEMANGAT
Ingin membangkitkan semangat ? nyalakan peningkat energy alamiah tubuh dengan memandangi warna oranye. Kandungan warna merahnya menstimulir kelenjar adrenal, memicu peningkatan produksi adrenalin, hormone yang mempercepat denyut jantung dan membangkitkan rasa gembira, begitu menurut Eiseman. Jangan khawatir energy anda akan berlebihan. Aspek kuning dalam warna oranye akan menetralisir sehingga anda bersemangat tanpa merasa gelisah.
Diambil dari majalah AURA Edisi 46/Th.XII/Minggu ke-2/10-16 Desember 2008 Hal.32
Cara Mendeteksi Dusta
Dusta termasuk fenomena yang tersebar luas dan digunakan semua orang sampai batas tertentu. Bisa membaca atau mengungkap dusta sangat penting jika anda bekerja dengan orang lain. Berikut, tanda – tanda orang berdusta.
Pendusta sering cemas atau takut merasa bersalah sehingga sering tegang. Karena itu mereka bicara dengan nada tinggi dan ragu, salah ngomong dan bergerak aneh.
Tidak ingat dengan apa yang mereka bicarakan tentang apa yang terjadi sehingga mereka tidak konsisten dan tidak melihat detail – detail yang relevan.
Mereka mengarang cerita sehingga ragu ketika mereka berpikir apa yang harus dikatakan dan lupa dengan apa yang dikatakan.
Mereka cemas ketika anda bertanya sehingga bicara banyak untuk menghabiskan waktu. Berubah menjadi emosional ketika anda coba menggali dan langsung nyambung dengan mudah ketika anda ubah topic pembicaraan.
Mereka cemas dengan apa yang akan mereka katakan sehingga menggunaka bahasa secara cermat, berhenti untuk berpikir sebelum menjawab, memberikan jawaban pendek dan menggunakan nada monoton.
Takut kontak mata karena akan mengungkap rahasia mereka sehingga mereka menghindari kontak mata, sering berkedip dan sering menggosok mata.
Takut terdeteksi sehingga mengatakan sedikit mungkin, mencoba mengubah subyek pembicaraan dan pernyataan yang berlebihan bahwa mereka jujur.
Mencoba mengendalikan bahasa tubuh sehingga badannya kaku, mengeluarkan sinyal, tapi cepat ditutupi, senyum dengan mulut tapi tidak dengan mata dan lupa mengendalikan tubuh bagian bawah.
Perlu waktu untuk berpikir sehingga mengulang pertanyaan, membetulkan pakaian dan bicara agak tersendat.
Tau semua yang di atas dan berusaha menutupinya dengan : berusaha selalu tampak rileks, jaga muka “beku”, jadi terlalu kaku dan memberikan detail secara berlebihan.
Diambil dari majalah AURA Edisi 46/Th.XII/Minggu ke-2/10-16 Desember 2008 Hal. 30
Pendusta sering cemas atau takut merasa bersalah sehingga sering tegang. Karena itu mereka bicara dengan nada tinggi dan ragu, salah ngomong dan bergerak aneh.
Tidak ingat dengan apa yang mereka bicarakan tentang apa yang terjadi sehingga mereka tidak konsisten dan tidak melihat detail – detail yang relevan.
Mereka mengarang cerita sehingga ragu ketika mereka berpikir apa yang harus dikatakan dan lupa dengan apa yang dikatakan.
Mereka cemas ketika anda bertanya sehingga bicara banyak untuk menghabiskan waktu. Berubah menjadi emosional ketika anda coba menggali dan langsung nyambung dengan mudah ketika anda ubah topic pembicaraan.
Mereka cemas dengan apa yang akan mereka katakan sehingga menggunaka bahasa secara cermat, berhenti untuk berpikir sebelum menjawab, memberikan jawaban pendek dan menggunakan nada monoton.
Takut kontak mata karena akan mengungkap rahasia mereka sehingga mereka menghindari kontak mata, sering berkedip dan sering menggosok mata.
Takut terdeteksi sehingga mengatakan sedikit mungkin, mencoba mengubah subyek pembicaraan dan pernyataan yang berlebihan bahwa mereka jujur.
Mencoba mengendalikan bahasa tubuh sehingga badannya kaku, mengeluarkan sinyal, tapi cepat ditutupi, senyum dengan mulut tapi tidak dengan mata dan lupa mengendalikan tubuh bagian bawah.
Perlu waktu untuk berpikir sehingga mengulang pertanyaan, membetulkan pakaian dan bicara agak tersendat.
Tau semua yang di atas dan berusaha menutupinya dengan : berusaha selalu tampak rileks, jaga muka “beku”, jadi terlalu kaku dan memberikan detail secara berlebihan.
Diambil dari majalah AURA Edisi 46/Th.XII/Minggu ke-2/10-16 Desember 2008 Hal. 30
Minggu, 25 Desember 2011
Empat Tipe Teman yang Diperlukan Perempuan
Jika anda tak punya banyak waktu untuk kumpul dan bergaul dengan banyak teman, coba dapatkan 4 tipe teman berikut.
Teman yang bisa dipercaya untuk pembicaraan rahasia
Mungkin dia tumbuh besar bersama anda, atau mungkin dia tinggal di kos atau asrama yang berseberangan dengan kos anda ketika masih kuliah dan jadi sahabat baik anda.
Pentingnya teman ini :
Dia adalah orang yang bisa anda datangi setiap kali mengalami masalah atau kesulitan. Kendati pun anda dan dia tidak bertemu secara teratur, anda akan mudah menghubunginya ketika tak ada orang yang menurut anda bisa mendengarkan anda, tulis Irene S. Levine, Ph.D. dalam blog persahabatan perempuan fracturedfriendships.com.
Teman yang lebih tua
Kemungkinan dia adalah rekan kerja yang lebih maju di tempat kerja, tetangga yang anaknya berumur 2 kali lebih tua umur anak anda, teman yang menikah lebih awal beberapa tahun dari anda. Dia adalah mentor dan sahabat.
Pentingnya teman ini :
Teman yang lebih tua beberapa tahun dari kita bisa memberi kita hadiah pengalamannya. Dengan mendengarkan kisah hidupnya, kita bisa mendapat petunjuk tentang apa yang bisa kita harapkan di masa depan. Dalam persahabatan teman terbaik yang lebih tua, perbedaan umur sering lenyap dengan sendirinya.
Teman yang lebih muda
Teman yang beberapa tahun lebih muda dari anda sering mengingatkan anda ketika anda berada dalam tahapan hidup yang tidak banyak masalah.
Pentingnya teman ini :
Sering cemberut, jengkel, dan marah ? teman anda yang lebih muda bisa membangkitkan semangat anda. Menurut Levine, teman yang lebih muda memberikan energy, membantu kita merasa lebih baik dalam mengambil resiko dan mencoba hal-hal baru. Mereka juga orang-orang yang dapat member balik dengan menawarkan saran-saran , mengemukakan sudut pandang dan memberikan bantuan.
Diambil dari majalah AURA Edisi 46/Th.XII/Minggu ke-2/10-16 Desember 2008 Hal.13
Teman yang bisa dipercaya untuk pembicaraan rahasia
Mungkin dia tumbuh besar bersama anda, atau mungkin dia tinggal di kos atau asrama yang berseberangan dengan kos anda ketika masih kuliah dan jadi sahabat baik anda.
Pentingnya teman ini :
Dia adalah orang yang bisa anda datangi setiap kali mengalami masalah atau kesulitan. Kendati pun anda dan dia tidak bertemu secara teratur, anda akan mudah menghubunginya ketika tak ada orang yang menurut anda bisa mendengarkan anda, tulis Irene S. Levine, Ph.D. dalam blog persahabatan perempuan fracturedfriendships.com.
Teman yang lebih tua
Kemungkinan dia adalah rekan kerja yang lebih maju di tempat kerja, tetangga yang anaknya berumur 2 kali lebih tua umur anak anda, teman yang menikah lebih awal beberapa tahun dari anda. Dia adalah mentor dan sahabat.
Pentingnya teman ini :
Teman yang lebih tua beberapa tahun dari kita bisa memberi kita hadiah pengalamannya. Dengan mendengarkan kisah hidupnya, kita bisa mendapat petunjuk tentang apa yang bisa kita harapkan di masa depan. Dalam persahabatan teman terbaik yang lebih tua, perbedaan umur sering lenyap dengan sendirinya.
Teman yang lebih muda
Teman yang beberapa tahun lebih muda dari anda sering mengingatkan anda ketika anda berada dalam tahapan hidup yang tidak banyak masalah.
Pentingnya teman ini :
Sering cemberut, jengkel, dan marah ? teman anda yang lebih muda bisa membangkitkan semangat anda. Menurut Levine, teman yang lebih muda memberikan energy, membantu kita merasa lebih baik dalam mengambil resiko dan mencoba hal-hal baru. Mereka juga orang-orang yang dapat member balik dengan menawarkan saran-saran , mengemukakan sudut pandang dan memberikan bantuan.
Diambil dari majalah AURA Edisi 46/Th.XII/Minggu ke-2/10-16 Desember 2008 Hal.13
Selasa, 15 November 2011
BASIS DATA
Basis data (database) adalah kumpulan dari berbagai data yang tersimpan / terorganisir dalam media penimpanan elektronik. Basis data tersimpan di perangkat keras, serta dimanipulasi dengan menggunakan perangkat lunak. Pendefinisian basis data meliputi spesifikasi dari tipe data, struktur dan batasan dari data atau informasi yang akan disimpan. Database merupakan salah satu komponen yang penting dalam sistem informasi, karena merupakan basis dalam menyediakan informasi pada para pengguna atau user.
Tujuan basis data adalah untuk memudahkan dan mempercepat pencarian data. Prinsip basis data untuk pengaturan data. Kelebihan dara basis data :
• Mengurangi kerangkapan data / redudansi
• Efisiensi storage / penyimpanan
• Data lebih akurat
• Keamanan lebih terjamin
• Data orientip (menggunakan satu program)
Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil kueri (query) basis data disebut sistem manajemen basis data (database management system, DBMS). Sistem basis data dipelajari dalam ilmu informasi. Contoh : acses, excel, dbase, oracle, db2. System basis data adalah kumpulan-kumpulan komponen yang berkesinambungan / saling berkaitan.
Komponen basis data :
• Basis data
• DBMS
• Hardware
• User
• Software aplikasi tambahan
• System operasi
System tradisional :
• Data tidak akurat
• Redudansi / ada kerangkapan data
• Program oriented (banyak menggunakan program)
• Keamanan data tidak terjamin
Istilah "basis data" berawal dari ilmu komputer. Meskipun kemudian artinya semakin luas, memasukkan hal-hal di luar bidang elektronika, artikel ini mengenai basis data komputer. Catatan yang mirip dengan basis data sebenarnya sudah ada sebelum revolusi industri yaitu dalam bentuk buku besar, kuitansi dan kumpulan data yang berhubungan dengan bisnis.
Konsep dasar dari basis data adalah kumpulan dari catatan-catatan, atau potongan dari pengetahuan. Sebuah basis data memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya: penjelasan ini disebut skema. Skema menggambarkan obyek yang diwakili suatu basis data, dan hubungan di antara obyek tersebut. Ada banyak cara untuk mengorganisasi skema, atau memodelkan struktur basis data: ini dikenal sebagai model basis data atau model data. Model yang umum digunakan sekarang adalah model relasional, yang menurut istilah layman mewakili semua informasi dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan dimana setiap tabel terdiri dari baris dan kolom (definisi yang sebenarnya menggunakan terminologi matematika). Dalam model ini, hubungan antar tabel diwakili denga menggunakan nilai yang sama antar tabel. Model yang lain seperti model hierarkis dan model jaringan menggunakan cara yang lebih eksplisit untuk mewakili hubungan antar tabel.
Penyusunan basis data meliputi proses memasukkan data kedalam media penyimpanan data dan diatur dengan menggunakan perangkat Sistem Manajemen Basis Data (Database Management System DBMS). Manipulasi basis data meliputi pembuatan pernyataan (query) untuk mendapatkan informasi tertentu, melakukan pembaharuan atau penggantian (update) data, serta pembuatan report data.
Tujuan utama DBMS adalah untuk menyediakan tinjauan abstrak dari data bagi user. Jadi sistem menyembunyikan informasi mengenai bagaimana data disimpan dan dirawat, tetapi data tetap dapat diambil dengan efisien. Pertimbangan efisien yang digunakan adalah bagaimana merancang struktur data yang kompleks, tetapi tetap dapat digunakan oleh pengguna yang masih awam, tanpa mengetahui kompleksitas struktur data. Basis data menjadi penting karena munculnya beberapa masalah bila tidak menggunakan data yang terpusat, seperti adanya duplikasi data, hubungan antar data tidak jelas, organisasi data dan update menjadi rumit. Jadi tujuan dari pengaturan data dengan menggunakan basis data adalah :
a. Menyediakan penyimpanan data untuk dapat digunakan oleh organisasi saat sekarang dan masa yang akan datang.
b. Kemudahan pemasukan data, sehingga meringankan tugas operator dan menyangkut pula waktu yang diperlukan oleh pemakai untuk mendapatkan data serta hak-hak yang dimiliki terhadap data yang ditangani.
c. Pengendalian data untuk setiap siklus agar data selalu up-to-date dan dapat mencerminkan perubahan spesifik yang terjadi di setiap sistem.
d. Pengamanan data terhadap kemungkinan penambahan, pengubahan, pengerusakan dan gangguan-gangguan lain.
Sumber :
http://www.achmad.argha.co.id/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=19
http://id.wikipedia.org/wiki/Basis_data
Tujuan basis data adalah untuk memudahkan dan mempercepat pencarian data. Prinsip basis data untuk pengaturan data. Kelebihan dara basis data :
• Mengurangi kerangkapan data / redudansi
• Efisiensi storage / penyimpanan
• Data lebih akurat
• Keamanan lebih terjamin
• Data orientip (menggunakan satu program)
Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil kueri (query) basis data disebut sistem manajemen basis data (database management system, DBMS). Sistem basis data dipelajari dalam ilmu informasi. Contoh : acses, excel, dbase, oracle, db2. System basis data adalah kumpulan-kumpulan komponen yang berkesinambungan / saling berkaitan.
Komponen basis data :
• Basis data
• DBMS
• Hardware
• User
• Software aplikasi tambahan
• System operasi
System tradisional :
• Data tidak akurat
• Redudansi / ada kerangkapan data
• Program oriented (banyak menggunakan program)
• Keamanan data tidak terjamin
Istilah "basis data" berawal dari ilmu komputer. Meskipun kemudian artinya semakin luas, memasukkan hal-hal di luar bidang elektronika, artikel ini mengenai basis data komputer. Catatan yang mirip dengan basis data sebenarnya sudah ada sebelum revolusi industri yaitu dalam bentuk buku besar, kuitansi dan kumpulan data yang berhubungan dengan bisnis.
Konsep dasar dari basis data adalah kumpulan dari catatan-catatan, atau potongan dari pengetahuan. Sebuah basis data memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya: penjelasan ini disebut skema. Skema menggambarkan obyek yang diwakili suatu basis data, dan hubungan di antara obyek tersebut. Ada banyak cara untuk mengorganisasi skema, atau memodelkan struktur basis data: ini dikenal sebagai model basis data atau model data. Model yang umum digunakan sekarang adalah model relasional, yang menurut istilah layman mewakili semua informasi dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan dimana setiap tabel terdiri dari baris dan kolom (definisi yang sebenarnya menggunakan terminologi matematika). Dalam model ini, hubungan antar tabel diwakili denga menggunakan nilai yang sama antar tabel. Model yang lain seperti model hierarkis dan model jaringan menggunakan cara yang lebih eksplisit untuk mewakili hubungan antar tabel.
Penyusunan basis data meliputi proses memasukkan data kedalam media penyimpanan data dan diatur dengan menggunakan perangkat Sistem Manajemen Basis Data (Database Management System DBMS). Manipulasi basis data meliputi pembuatan pernyataan (query) untuk mendapatkan informasi tertentu, melakukan pembaharuan atau penggantian (update) data, serta pembuatan report data.
Tujuan utama DBMS adalah untuk menyediakan tinjauan abstrak dari data bagi user. Jadi sistem menyembunyikan informasi mengenai bagaimana data disimpan dan dirawat, tetapi data tetap dapat diambil dengan efisien. Pertimbangan efisien yang digunakan adalah bagaimana merancang struktur data yang kompleks, tetapi tetap dapat digunakan oleh pengguna yang masih awam, tanpa mengetahui kompleksitas struktur data. Basis data menjadi penting karena munculnya beberapa masalah bila tidak menggunakan data yang terpusat, seperti adanya duplikasi data, hubungan antar data tidak jelas, organisasi data dan update menjadi rumit. Jadi tujuan dari pengaturan data dengan menggunakan basis data adalah :
a. Menyediakan penyimpanan data untuk dapat digunakan oleh organisasi saat sekarang dan masa yang akan datang.
b. Kemudahan pemasukan data, sehingga meringankan tugas operator dan menyangkut pula waktu yang diperlukan oleh pemakai untuk mendapatkan data serta hak-hak yang dimiliki terhadap data yang ditangani.
c. Pengendalian data untuk setiap siklus agar data selalu up-to-date dan dapat mencerminkan perubahan spesifik yang terjadi di setiap sistem.
d. Pengamanan data terhadap kemungkinan penambahan, pengubahan, pengerusakan dan gangguan-gangguan lain.
Sumber :
http://www.achmad.argha.co.id/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=19
http://id.wikipedia.org/wiki/Basis_data
Senin, 30 Mei 2011
OTONOMI DAERAH
BAB I
PENDAHULUAN
Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
Dasar Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah
Pelaksanaan otonomi daerah sellain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang mau tidak mau, suka tidak suka daerah harus lebih di berdayakan dengan cara daerah diberikan kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing.
BAB II
ISI
Otonomi daerah di Indonesia
Otonomi daerah di Indonesia
Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu:
1. Nilai Unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara ("Eenheidstaat"), yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan; dan
2. Nilai dasar Desentralisasi Teritorial, dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya sebagaimana tersebut di atas maka jelaslah bahwa Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan.
Dikaitkan dengan dua nilai dasar tersebut di atas, penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan penyerahan/pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut. Adapun titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah pada Daerah Tingkat II (Dati II) dengan beberapa dasar pertimbangan.
1. Dimensi Politik, Dati II dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim;
2. Dimensi Administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif;
3. Dati II adalah daerah "ujung tombak" pelaksanaan pembangunan sehingga Dati II-lah yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya.
Atas dasar itulah, prinsip otonomi yang dianut adalah:
1. Nyata, otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi obyektif di daerah;
2. Bertanggung jawab, pemberian otonomi diselaraskan/diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air; dan
3. Dinamis, pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju
Aturan Perundang-undangan
Beberapa aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah:
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
6. Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Pelaksanaan Otonomi Daerah di Masa Orde Baru
Sejak tahun 1966, pemerintah Orde Baru berhasil membangun suatu pemerintahan nasional yang kuat dengan menempatkan stabilitas politik sebagai landasan untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia. Politik yang pada masa pemerintahan Orde Lama dijadikan panglima, digantikan dengan ekonomi sebagai panglimanya, dan mobilisasi massa atas dasar partai secara perlahan digeser oleh birokrasi dan politik teknokratis. Banyak prestasi dan hasil yang telah dicapai oleh pemerintahan Orde Baru, terutama keberhasilan di bidang ekonomi yang ditopang sepenuhnya oleh kontrol dan inisiatif program-program pembangunan dari pusat. Dalam kerangka struktur sentralisasi kekuasaan politik dan otoritas administrasi inilah, dibentuklah Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Mengacu pada UU ini, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya yang dimaksud dengan Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Undang-undang No. 5 Tahun 1974 ini juga meletakkan dasar-dasar sistem hubungan pusat-daerah yang dirangkum dalam tiga prinsip:
1. Desentralisasi, penyerahan urusan pemerintah dari Pemerintah atau Daerah tingkat atasnya kepada Daerah menjadi urusan rumah tangganya;
2. Dekonsentrasi, pelimpahan wewenang dari Pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada Pejabat-pejabat di daerah; dan
3. Tugas Pembantuan (medebewind), tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.
Dalam kaitannya dengan Kepala Daerah baik untuk Dati I (Propinsi) maupun Dati II (Kabupaten/Kotamadya), dicalonkan dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang calon yang telah dimusyawarahkan dan disepakati bersama antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pimpinan Fraksi-fraksi dengan Menteri Dalam Negeri, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya, dengan hak, wewenang dan kewajiban sebagai pimpinan pemerintah Daerah yang berkewajiban memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sekurang-kurangnya sekali setahun, atau jika dipandang perlu olehnya, atau apabila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta mewakili Daerahnya di dalam dan di luar Pengadilan.
Berkaitan dengan susunan, fungsi dan kedudukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diatur dalam Pasal 27, 28, dan 29 dengan hak seperti hak yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (hak anggaran; mengajukan pertanyaan bagi masing-masing Anggota; meminta keterangan; mengadakan perubahan; mengajukan pernyataan pendapat; prakarsa; dan penyelidikan), dan kewajiban seperti a) mempertahankan, mengamankan serta mengamalkan PANCASILA dan UUD 1945; b)menjunjung tinggi dan melaksanakan secara konsekuen Garis-garis Besar Haluan Negara, Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat serta mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku; c) bersama-sama Kepala Daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dan peraturan-peraturan Daerah untuk kepentingan Daerah dalam batas-batas wewenang yang diserahkan kepada Daerah atau untuk melaksanakan peraturan perundangundangan yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Daerah; dan d) memperhatikan aspirasi dan memajukan tingkat kehidupan rakyat dengan berpegang pada program pembangunan Pemerintah.
Dari dua bagian tersebut di atas, nampak bahwa meskipun harus diakui bahwa UU No. 5 Tahun 1974 adalah suatu komitmen politik, namun dalam prakteknya yang terjadi adalah sentralisasi (baca: kontrol dari pusat) yang dominan dalam perencanaan maupun implementasi pembangunan Indonesia. Salah satu fenomena paling menonjol dari pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1974 ini adalah ketergantungan Pemda yang relatif tinggi terhadap pemerintah pusat.
Pelaksanaan Otonomi Daerah setelah Masa Orde Baru
Upaya serius untuk melakukan desentralisasi di Indonesia pada masa reformasi dimulai di tengah-tengah krisis yang melanda Asia dan bertepatan dengan proses pergantian rezim (dari rezim otoritarian ke rezim yang lebih demokratis). Pemerintahan Habibie yang memerintah setelah jatuhnya rezim Suharto harus menghadapi tantangan untuk mempertahankan integritas nasional dan dihadapkan pada beberapa pilihan yaitu:
1. melakukan pembagian kekuasaan dengan pemerintah daerah, yang berarti mengurangi peran pemerintah pusat dan memberikan otonomi kepada daerah;
2. pembentukan negara federal; atau
3. membuat pemerintah provinsi sebagai agen murni pemerintah pusat.
Pada masa ini, pemerintahan Habibie memberlakukan dasar hukum desentralisasi yang baru untuk menggantikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, yaitu dengan memberlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Beberapa hal yang mendasar mengenai otonomi daerah dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sangat berbeda dengan prinsip undang-undang sebelumnya antara lain :
1. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 pelaksanaan otonomi daerah lebih mengedepankan otonomi daerah sebagai kewajiban daripada hak, sedang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menekankan arti penting kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat melalui prakarsanya sendiri.
2. Prinsip yang menekankan asas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan asas dekonsentrasi seperti yang selama ini diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tidak dipergunakan lagi, karena kepada daerah otonom diberikan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Hal ini secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Di samping itu, otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang juga memperhatikan keanekaragaman daerah.
3. Beberapa hal yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan otonomi daerah dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, adalah pentingnya pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas mereka secara aktif, serta meningkatkan peran dan fungsi Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, dalam Undang-undang ini otonomi daerah diletakkan secara utuh pada daerah otonom yang lebih dekat dengan masyarakat, yaitu daerah yang selama ini berkedudukan sebagai Daerah Tingkat II, yang dalam Undang-undang ini disebut Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
4. Sistem otonomi yang dianut dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dimana semua kewenangan pemerintah, kecuali bidang politik luar negeri, hankam, peradilan, moneter dan fiskal serta agama dan bidang- bidang tertentu diserahkan kepada daerah secara utuh, bulat dan menyeluruh, yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
5. Daerah otonom mempunyai kewenangan dan kebebasan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Sedang yang selama ini disebut Daerah Tingkat I atau yang setingkat, diganti menjadi daerah propinsi dengan kedudukan sebagai daerah otonom yang sekaligus wilayah administrasi, yaitu wilayah kerja Gubernur dalam melaksanakan fungsi-fungsi kewenangan pusat yang didelegasikan kepadanya.
6. Kabupaten dan Kota sepenuhnya menggunakan asas desentralisasi atau otonom. Dalam hubungan ini, kecamatan tidak lagi berfungsi sebagai peringkat dekonsentrasi dan wilayah administrasi, tetapi menjadi perangkat daerah kabupaten/kota. Mengenai asas tugas pembantuan dapat diselenggarakan di daerah propinsi, kabupaten, kota dan desa. Pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa sepenuhnya diserahkan pada daerah masing-masing dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.
7. Wilayah Propinsi meliputi wilayah laut sepanjang 12 mil dihitung secara lurus dari garis pangkal pantai, sedang wilayah Kabupaten/Kota yang berkenaan dengan wilayah laut sebatas 1/3 wilayah laut propinsi.[15]
8. Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan perangkat daerah lainnya sedang DPRD bukan unsur pemerintah daerah. DPRD mempunyai fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi daerah. Kepala daerah dipilih dan bertanggung jawab kepada DPRD. Gubernur selaku kepala wilayah administratif bertanggung jawab kepada Presiden.
9. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD sesuai pedoman yang ditetapkan Pemerintah, dan tidak perlu disahkan oleh pejabat yang berwenang.
10. Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangannya lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah, daerah, daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah dapat dihapus dan atau digabung dengan daerah lain. Daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah, yang ditetapkan dengan undang-undang.
11. Setiap daerah hanya dapat memiliki seorang wakil kepala daerah, dan dipilih bersama pemilihan kepala daerah dalam satu paket pemilihan oleh DPRD.
12. Daerah diberi kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, berdasarkan nama, standar, prosedur yang ditetapkan pemerintah.
13. Kepada Kabupaten dan Kota diberikan otonomi yang luas, sedang pada propinsi otonomi yang terbatas. Kewenangan yang ada pada propinsi adalah otonomi yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, yakni serangkaian kewenangan yang tidak efektif dan efisien kalau diselenggarakan dengan pola kerjasama antar Kabupaten atau Kota. Misalnya kewenangan di bidang perhubungan, pekerjaan umum, kehutanan dan perkebunan dan kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya dalam skala propinsi termasuk berbagai kewenangan yang belum mampu ditangani Kabupaten dan Kota.
14. Pengelolaan kawasan perkotaan di luar daerah kota dapat dilakukan dengan cara membentuk badan pengelola tersendiri, baik secara intern oleh pemerintah Kabupaten sendiri maupun melalui berkerjasama antar daerah atau dengan pihak ketiga. Selain DPRD, daerah juga memiliki kelembagaan lingkup pemerintah daerah, yang terdiri dari Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Dinas-Dinas Teknis Daerah, Lembaga Staf Teknis Daerah, seperti yang menangani perencanaan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, pengawasan dan badan usaha milik daerah. Besaran dan pembentukan lembaga-lembaga itu sepenuhnya diserahkan pada daerah. Lembaga pembantu Gubernur, Pembantu Bupati/Walikota, Asisten Sekwilda, Kantor Wilayah dan Kandep dihapus.
15. Kepala Daerah sepenuhnya bertanggung jawab kepada DPRD, dan DPRD dapat meminta Kepala Daerahnya berhenti apabila pertanggungjawaban Kepala daerah setelah 2 (dua) kali tidak dapat diterima oleh DPRD.
Referensi
1. UUD 1945 pasal 18 ayat 2
2. UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab III, Bagian Kedua, Pasal 11
3. Kuncoro (2004), Otonomi dan Pembangunan Daerah; Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang, Jakarta: Penerbit Erlangga
4. UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab I, Pasal 1, huruf c
5. UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab I, Pasal 1, huruf e
6. UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab I, Pasal 1, huruf b
7. UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab I, Pasal 1, huruf f
8. UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab I, Pasal 1, huruf d
9. UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab III, Bagian Kelima, Paragrap 1, Pasal 15(1) dan Pasal 16(1)
10. UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab III, Bagian Kelima, Paragrap 1, Pasal 17
11. UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab III, Bagian Kelima, Paragrap 2, Pasal 22 dan Pasal 23
12. UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab III, Bagian Ketujuh, Paragrap 2, Pasal 29
13. UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab III, Bagian Ketujuh, Paragrap 2, Pasal 30
14. Kuncoro (2004), Otonomi dan Pembangunan Daerah; Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang, Jakarta: Penerbit Erlangga
15. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Bab III, Pasal 18(4)
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
http://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah_di_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah
PENDAHULUAN
Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
Dasar Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah
Pelaksanaan otonomi daerah sellain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang mau tidak mau, suka tidak suka daerah harus lebih di berdayakan dengan cara daerah diberikan kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing.
BAB II
ISI
Otonomi daerah di Indonesia
Otonomi daerah di Indonesia
Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu:
1. Nilai Unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara ("Eenheidstaat"), yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan; dan
2. Nilai dasar Desentralisasi Teritorial, dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya sebagaimana tersebut di atas maka jelaslah bahwa Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan.
Dikaitkan dengan dua nilai dasar tersebut di atas, penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan penyerahan/pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut. Adapun titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah pada Daerah Tingkat II (Dati II) dengan beberapa dasar pertimbangan.
1. Dimensi Politik, Dati II dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim;
2. Dimensi Administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif;
3. Dati II adalah daerah "ujung tombak" pelaksanaan pembangunan sehingga Dati II-lah yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya.
Atas dasar itulah, prinsip otonomi yang dianut adalah:
1. Nyata, otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi obyektif di daerah;
2. Bertanggung jawab, pemberian otonomi diselaraskan/diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air; dan
3. Dinamis, pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju
Aturan Perundang-undangan
Beberapa aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah:
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
6. Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Pelaksanaan Otonomi Daerah di Masa Orde Baru
Sejak tahun 1966, pemerintah Orde Baru berhasil membangun suatu pemerintahan nasional yang kuat dengan menempatkan stabilitas politik sebagai landasan untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia. Politik yang pada masa pemerintahan Orde Lama dijadikan panglima, digantikan dengan ekonomi sebagai panglimanya, dan mobilisasi massa atas dasar partai secara perlahan digeser oleh birokrasi dan politik teknokratis. Banyak prestasi dan hasil yang telah dicapai oleh pemerintahan Orde Baru, terutama keberhasilan di bidang ekonomi yang ditopang sepenuhnya oleh kontrol dan inisiatif program-program pembangunan dari pusat. Dalam kerangka struktur sentralisasi kekuasaan politik dan otoritas administrasi inilah, dibentuklah Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Mengacu pada UU ini, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya yang dimaksud dengan Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Undang-undang No. 5 Tahun 1974 ini juga meletakkan dasar-dasar sistem hubungan pusat-daerah yang dirangkum dalam tiga prinsip:
1. Desentralisasi, penyerahan urusan pemerintah dari Pemerintah atau Daerah tingkat atasnya kepada Daerah menjadi urusan rumah tangganya;
2. Dekonsentrasi, pelimpahan wewenang dari Pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada Pejabat-pejabat di daerah; dan
3. Tugas Pembantuan (medebewind), tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.
Dalam kaitannya dengan Kepala Daerah baik untuk Dati I (Propinsi) maupun Dati II (Kabupaten/Kotamadya), dicalonkan dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang calon yang telah dimusyawarahkan dan disepakati bersama antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pimpinan Fraksi-fraksi dengan Menteri Dalam Negeri, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya, dengan hak, wewenang dan kewajiban sebagai pimpinan pemerintah Daerah yang berkewajiban memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sekurang-kurangnya sekali setahun, atau jika dipandang perlu olehnya, atau apabila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta mewakili Daerahnya di dalam dan di luar Pengadilan.
Berkaitan dengan susunan, fungsi dan kedudukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diatur dalam Pasal 27, 28, dan 29 dengan hak seperti hak yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (hak anggaran; mengajukan pertanyaan bagi masing-masing Anggota; meminta keterangan; mengadakan perubahan; mengajukan pernyataan pendapat; prakarsa; dan penyelidikan), dan kewajiban seperti a) mempertahankan, mengamankan serta mengamalkan PANCASILA dan UUD 1945; b)menjunjung tinggi dan melaksanakan secara konsekuen Garis-garis Besar Haluan Negara, Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat serta mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku; c) bersama-sama Kepala Daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dan peraturan-peraturan Daerah untuk kepentingan Daerah dalam batas-batas wewenang yang diserahkan kepada Daerah atau untuk melaksanakan peraturan perundangundangan yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Daerah; dan d) memperhatikan aspirasi dan memajukan tingkat kehidupan rakyat dengan berpegang pada program pembangunan Pemerintah.
Dari dua bagian tersebut di atas, nampak bahwa meskipun harus diakui bahwa UU No. 5 Tahun 1974 adalah suatu komitmen politik, namun dalam prakteknya yang terjadi adalah sentralisasi (baca: kontrol dari pusat) yang dominan dalam perencanaan maupun implementasi pembangunan Indonesia. Salah satu fenomena paling menonjol dari pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1974 ini adalah ketergantungan Pemda yang relatif tinggi terhadap pemerintah pusat.
Pelaksanaan Otonomi Daerah setelah Masa Orde Baru
Upaya serius untuk melakukan desentralisasi di Indonesia pada masa reformasi dimulai di tengah-tengah krisis yang melanda Asia dan bertepatan dengan proses pergantian rezim (dari rezim otoritarian ke rezim yang lebih demokratis). Pemerintahan Habibie yang memerintah setelah jatuhnya rezim Suharto harus menghadapi tantangan untuk mempertahankan integritas nasional dan dihadapkan pada beberapa pilihan yaitu:
1. melakukan pembagian kekuasaan dengan pemerintah daerah, yang berarti mengurangi peran pemerintah pusat dan memberikan otonomi kepada daerah;
2. pembentukan negara federal; atau
3. membuat pemerintah provinsi sebagai agen murni pemerintah pusat.
Pada masa ini, pemerintahan Habibie memberlakukan dasar hukum desentralisasi yang baru untuk menggantikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, yaitu dengan memberlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Beberapa hal yang mendasar mengenai otonomi daerah dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sangat berbeda dengan prinsip undang-undang sebelumnya antara lain :
1. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 pelaksanaan otonomi daerah lebih mengedepankan otonomi daerah sebagai kewajiban daripada hak, sedang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menekankan arti penting kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat melalui prakarsanya sendiri.
2. Prinsip yang menekankan asas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan asas dekonsentrasi seperti yang selama ini diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tidak dipergunakan lagi, karena kepada daerah otonom diberikan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Hal ini secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Di samping itu, otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang juga memperhatikan keanekaragaman daerah.
3. Beberapa hal yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan otonomi daerah dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, adalah pentingnya pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas mereka secara aktif, serta meningkatkan peran dan fungsi Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, dalam Undang-undang ini otonomi daerah diletakkan secara utuh pada daerah otonom yang lebih dekat dengan masyarakat, yaitu daerah yang selama ini berkedudukan sebagai Daerah Tingkat II, yang dalam Undang-undang ini disebut Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
4. Sistem otonomi yang dianut dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dimana semua kewenangan pemerintah, kecuali bidang politik luar negeri, hankam, peradilan, moneter dan fiskal serta agama dan bidang- bidang tertentu diserahkan kepada daerah secara utuh, bulat dan menyeluruh, yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
5. Daerah otonom mempunyai kewenangan dan kebebasan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Sedang yang selama ini disebut Daerah Tingkat I atau yang setingkat, diganti menjadi daerah propinsi dengan kedudukan sebagai daerah otonom yang sekaligus wilayah administrasi, yaitu wilayah kerja Gubernur dalam melaksanakan fungsi-fungsi kewenangan pusat yang didelegasikan kepadanya.
6. Kabupaten dan Kota sepenuhnya menggunakan asas desentralisasi atau otonom. Dalam hubungan ini, kecamatan tidak lagi berfungsi sebagai peringkat dekonsentrasi dan wilayah administrasi, tetapi menjadi perangkat daerah kabupaten/kota. Mengenai asas tugas pembantuan dapat diselenggarakan di daerah propinsi, kabupaten, kota dan desa. Pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa sepenuhnya diserahkan pada daerah masing-masing dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.
7. Wilayah Propinsi meliputi wilayah laut sepanjang 12 mil dihitung secara lurus dari garis pangkal pantai, sedang wilayah Kabupaten/Kota yang berkenaan dengan wilayah laut sebatas 1/3 wilayah laut propinsi.[15]
8. Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan perangkat daerah lainnya sedang DPRD bukan unsur pemerintah daerah. DPRD mempunyai fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi daerah. Kepala daerah dipilih dan bertanggung jawab kepada DPRD. Gubernur selaku kepala wilayah administratif bertanggung jawab kepada Presiden.
9. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD sesuai pedoman yang ditetapkan Pemerintah, dan tidak perlu disahkan oleh pejabat yang berwenang.
10. Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangannya lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah, daerah, daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah dapat dihapus dan atau digabung dengan daerah lain. Daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah, yang ditetapkan dengan undang-undang.
11. Setiap daerah hanya dapat memiliki seorang wakil kepala daerah, dan dipilih bersama pemilihan kepala daerah dalam satu paket pemilihan oleh DPRD.
12. Daerah diberi kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, berdasarkan nama, standar, prosedur yang ditetapkan pemerintah.
13. Kepada Kabupaten dan Kota diberikan otonomi yang luas, sedang pada propinsi otonomi yang terbatas. Kewenangan yang ada pada propinsi adalah otonomi yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, yakni serangkaian kewenangan yang tidak efektif dan efisien kalau diselenggarakan dengan pola kerjasama antar Kabupaten atau Kota. Misalnya kewenangan di bidang perhubungan, pekerjaan umum, kehutanan dan perkebunan dan kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya dalam skala propinsi termasuk berbagai kewenangan yang belum mampu ditangani Kabupaten dan Kota.
14. Pengelolaan kawasan perkotaan di luar daerah kota dapat dilakukan dengan cara membentuk badan pengelola tersendiri, baik secara intern oleh pemerintah Kabupaten sendiri maupun melalui berkerjasama antar daerah atau dengan pihak ketiga. Selain DPRD, daerah juga memiliki kelembagaan lingkup pemerintah daerah, yang terdiri dari Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Dinas-Dinas Teknis Daerah, Lembaga Staf Teknis Daerah, seperti yang menangani perencanaan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, pengawasan dan badan usaha milik daerah. Besaran dan pembentukan lembaga-lembaga itu sepenuhnya diserahkan pada daerah. Lembaga pembantu Gubernur, Pembantu Bupati/Walikota, Asisten Sekwilda, Kantor Wilayah dan Kandep dihapus.
15. Kepala Daerah sepenuhnya bertanggung jawab kepada DPRD, dan DPRD dapat meminta Kepala Daerahnya berhenti apabila pertanggungjawaban Kepala daerah setelah 2 (dua) kali tidak dapat diterima oleh DPRD.
Referensi
1. UUD 1945 pasal 18 ayat 2
2. UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab III, Bagian Kedua, Pasal 11
3. Kuncoro (2004), Otonomi dan Pembangunan Daerah; Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang, Jakarta: Penerbit Erlangga
4. UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab I, Pasal 1, huruf c
5. UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab I, Pasal 1, huruf e
6. UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab I, Pasal 1, huruf b
7. UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab I, Pasal 1, huruf f
8. UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab I, Pasal 1, huruf d
9. UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab III, Bagian Kelima, Paragrap 1, Pasal 15(1) dan Pasal 16(1)
10. UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab III, Bagian Kelima, Paragrap 1, Pasal 17
11. UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab III, Bagian Kelima, Paragrap 2, Pasal 22 dan Pasal 23
12. UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab III, Bagian Ketujuh, Paragrap 2, Pasal 29
13. UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab III, Bagian Ketujuh, Paragrap 2, Pasal 30
14. Kuncoro (2004), Otonomi dan Pembangunan Daerah; Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang, Jakarta: Penerbit Erlangga
15. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Bab III, Pasal 18(4)
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
http://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah_di_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah
Selasa, 17 Mei 2011
UNSUR-UNSUR NEGARA
BAB I
PENDAHULUAN
Menurut ahli kenegaraan, Oppenheimer dan Lauterpacht, syarat berdirinya suatu Negara haruslah memenuhi unsur-unsur berikut:
Rakyat yang bersatu,
Daerah atau wilayah,
Pemerintah yang berdaulat, dan
Pengakuan dari Negara lain.
Konvensi Montevideo pada tahun 1933 menyebutkan bahwa unsure-unsur berdirinya suatu Negara antara lain berupa rakyat (penghuni), wilayah yang permanen, penguasa yang berdaulat, kesanggupan berhubungan dengan Negara-negara lainnya, dan pengakuan (deklaratif).
BAB II
ISI
A. RAKYAT
Pengertian Rakyat
Rakyat merupakan unsure terpenting Negara karena rakyatlah yang pertama kali berkehendak membentuk Negara. Rakyat pula yang mulai merencanakan, merintis, mengendalikan, dan menyelenggarakan pemerintahan Negara.
Di dalam suatu Negara, rakyat dapat dibedakan menjadi:
Penduduk dan bukan penduduk,
Warga Negara dan bukan warga Negara (warga Negara asing).
Penduduk, Bukan Penduduk, Warga Negara, dan Bukan Warga Negara
Pembedaan rakyat berdasarkan hubungannya dengan daerah tertentu di dalam suatu Negara adalah sebagai berikut.
Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah Negara (menetap). Biasanya, penduduk adalah mereka yang lahir secara turun-temurun dan besar di dalam suatu Negara tertentu.
Bukan Penduduk adalah mereka yang berada di dalam suatu wilayah Negara hanya untuk sementara waktu. Contohnya, para turis mancanegara atau tamu-tamu instansi tertentu di dalam suatu wilayah.
Antara penduduk dan bukan penduduk dapat dibedakan berdasarkan hak dan kewajibannya. Misalnya, hanya yang berstatus penduduk saja yang dapat memiliki KTP di suatu Negara.
Sedangkan pembedaan rakyat berdasarkan hubungannya dengan pemerintah negaranya adalah sebagai berikut.
Warga Negara adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu Negara. Dengan kata lain, warga Negara adalah mereka yang menurut undang-undang atau perjanjian diakui sebagai warga Negara, atau melalui proses naturalisasi.
Bukan Warga Negara (orang asing) adalah mereka yang berada pada suatu Negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota Negara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintahan dimana mereka berada (Contoh: Duta besar, Konsuler, Kontraktor, dsb.).
Antara warga Negara dan bukan warga Negara juga dapat dibedakan berdasarkan hak dan kewajibannya. Misalnya, warga Negara dapat memiliki tanah atau mengikuti pemilu, sedangkan yang bukan warga Negara tidak demikian.
B. WILAYAH
Luas atau sempitnya wilayah yang didiami tidak menjadi persoalan baik bagi penyelenggaraan kehidupan pemerintahan maupun domisili rakyatnya. Ada Negara yang wilayahnya sangat luas, seperti Indonesia. Akan tetapi, ada juga Negara yang wilayahnya hanya beberapa pulau-pulau kecil, seperti Singapura.
Wilayah Negara mencakup:
Daratan
Lautan
Udara
Daerah Ekstrateritorial
Batas Wilayah Negara
C. PEMERINTAH YANG BERDAULAT
Pemerintah dalam Arti Luas dan Sempit
Pemerintah yang berdaulat diperlukan sebagai organ dan fungsi yang melaksanakan tugas-tugas esensial dan fakultatif Negara.
Dalam arti organ ini, pemerintah dapat dibedakan baik dalam arti luas maupun arti sempit.
1. Pemerintah dalam arti luas
Pemerintah yang berdaulat adalah gabungan semua badan kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu Negara, meliputi badan eksekutif, legislative, dan yudikatif. Di Indonesia, pemerintah masih ditambah dengan konsultatif, eksaminatif, dan konstitutif.
2. Pemerintah dalam arti sempit
Pemerintah yang berdaulat adalah suatu badan yang mempunyai wewenang melaksanakan kebijakan Negara (eksekutif) yang terdiri atas presiden, wakil presiden, dan para menteri (kabinet).
Kedaulatan Negara
Kata “daulat” dalam pemerintahan berasal dari kata daulah (Arab), sovereignty (Inggris), souvereiniteit (Prancis), supremus (Latin), dan sovranita (Italia) yang berarti “kekuasaan tertinggi”.
Kedaulatan mempunyai sifat-sifat pokok, yaitu:
1) Asli
Artinya, kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.
2) Permanen
Artinya, kekuasaan itu tetap ada selama Negara itu berdiri sekalipun pemegang kedaulatan sudah berganti-ganti.
3) Tunggal (bulat)
Artinya, kekuasaan itu merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam Negara yang tidak diserahkan atau dibagi-bagikan kepada badan-badan lain.
4) Tidak terbatas (absolute)
Artinya, kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain.
D. PENGAKUAN DARI NEGARA LAIN
Pengakuan secara de Facto
Pengakuan de facto diberikan kalau suatu Negara baru sudah memenuhi unsur konstitutif dan juga telah menunjukkan diri menjadi pemerintahan yang stabil.
Pengakuan de facto menurut sifatnya dapat dibedakan sebagai berikut.
• Pengakuan de facto bersifat tetap
Artinya, pengakuan dari Negara lain terhadap suatu begara hanya bisa menimbulkan hubungan di lapangan perdagangan dan ekonomi (konsul). Sedangkan untuk tingkat duta belum dapat dilaksanakan.
• Pengakuan de facto bersifat sementara
Artinya, pengakuan yang diberikan oleh Negara lain dengan tidak melihat lebih jauh pada hari depan, apakah Negara itu akan mati atau akan jalan terus. Apabila ternyata Negara baru tersebut jatuh atau hancur, maka Negara lain akan menarik kembali pengakuannya.
Pengakuan secara de Jure
Menurut sifatnya, pengakuan de jure dapat dibedakan sebagai berikut.
• Pengakuan de jure bersifat tetap
Artinya, pengakuan dari Negara lain berlaku untuk selama-lamanya setelah melihat kenyataan bahwa Negara baru tersebut dalam beberapa waktu lamanya menunjukkan pemerintahan yang stabil.
• Pengakuan de jure bersifat penuh
Artinya, terjadi hubungan antara Negara yang mengakui dan diakui, yang meliputi hubungan dagang, ekonomi, dan diplomatic. Negara yang mengaku berhak menempati konsulat atau membuka kedutaan.
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Unsur-unsur konstitutif berdirinya suatu Negara adalah adanya rakyat, wilayah dan pemerintah yang berdaulat. Unsure pengakuan dari Negara lain hanyalah unsur deklaratif yang diperlukan dalam tata hubungan internasional.
DAFTAR PUSTAKA
Budiyanto, Drs. Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara. 2003. Jakarta: Erlangga.
PENDAHULUAN
Menurut ahli kenegaraan, Oppenheimer dan Lauterpacht, syarat berdirinya suatu Negara haruslah memenuhi unsur-unsur berikut:
Rakyat yang bersatu,
Daerah atau wilayah,
Pemerintah yang berdaulat, dan
Pengakuan dari Negara lain.
Konvensi Montevideo pada tahun 1933 menyebutkan bahwa unsure-unsur berdirinya suatu Negara antara lain berupa rakyat (penghuni), wilayah yang permanen, penguasa yang berdaulat, kesanggupan berhubungan dengan Negara-negara lainnya, dan pengakuan (deklaratif).
BAB II
ISI
A. RAKYAT
Pengertian Rakyat
Rakyat merupakan unsure terpenting Negara karena rakyatlah yang pertama kali berkehendak membentuk Negara. Rakyat pula yang mulai merencanakan, merintis, mengendalikan, dan menyelenggarakan pemerintahan Negara.
Di dalam suatu Negara, rakyat dapat dibedakan menjadi:
Penduduk dan bukan penduduk,
Warga Negara dan bukan warga Negara (warga Negara asing).
Penduduk, Bukan Penduduk, Warga Negara, dan Bukan Warga Negara
Pembedaan rakyat berdasarkan hubungannya dengan daerah tertentu di dalam suatu Negara adalah sebagai berikut.
Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah Negara (menetap). Biasanya, penduduk adalah mereka yang lahir secara turun-temurun dan besar di dalam suatu Negara tertentu.
Bukan Penduduk adalah mereka yang berada di dalam suatu wilayah Negara hanya untuk sementara waktu. Contohnya, para turis mancanegara atau tamu-tamu instansi tertentu di dalam suatu wilayah.
Antara penduduk dan bukan penduduk dapat dibedakan berdasarkan hak dan kewajibannya. Misalnya, hanya yang berstatus penduduk saja yang dapat memiliki KTP di suatu Negara.
Sedangkan pembedaan rakyat berdasarkan hubungannya dengan pemerintah negaranya adalah sebagai berikut.
Warga Negara adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu Negara. Dengan kata lain, warga Negara adalah mereka yang menurut undang-undang atau perjanjian diakui sebagai warga Negara, atau melalui proses naturalisasi.
Bukan Warga Negara (orang asing) adalah mereka yang berada pada suatu Negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota Negara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintahan dimana mereka berada (Contoh: Duta besar, Konsuler, Kontraktor, dsb.).
Antara warga Negara dan bukan warga Negara juga dapat dibedakan berdasarkan hak dan kewajibannya. Misalnya, warga Negara dapat memiliki tanah atau mengikuti pemilu, sedangkan yang bukan warga Negara tidak demikian.
B. WILAYAH
Luas atau sempitnya wilayah yang didiami tidak menjadi persoalan baik bagi penyelenggaraan kehidupan pemerintahan maupun domisili rakyatnya. Ada Negara yang wilayahnya sangat luas, seperti Indonesia. Akan tetapi, ada juga Negara yang wilayahnya hanya beberapa pulau-pulau kecil, seperti Singapura.
Wilayah Negara mencakup:
Daratan
Lautan
Udara
Daerah Ekstrateritorial
Batas Wilayah Negara
C. PEMERINTAH YANG BERDAULAT
Pemerintah dalam Arti Luas dan Sempit
Pemerintah yang berdaulat diperlukan sebagai organ dan fungsi yang melaksanakan tugas-tugas esensial dan fakultatif Negara.
Dalam arti organ ini, pemerintah dapat dibedakan baik dalam arti luas maupun arti sempit.
1. Pemerintah dalam arti luas
Pemerintah yang berdaulat adalah gabungan semua badan kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu Negara, meliputi badan eksekutif, legislative, dan yudikatif. Di Indonesia, pemerintah masih ditambah dengan konsultatif, eksaminatif, dan konstitutif.
2. Pemerintah dalam arti sempit
Pemerintah yang berdaulat adalah suatu badan yang mempunyai wewenang melaksanakan kebijakan Negara (eksekutif) yang terdiri atas presiden, wakil presiden, dan para menteri (kabinet).
Kedaulatan Negara
Kata “daulat” dalam pemerintahan berasal dari kata daulah (Arab), sovereignty (Inggris), souvereiniteit (Prancis), supremus (Latin), dan sovranita (Italia) yang berarti “kekuasaan tertinggi”.
Kedaulatan mempunyai sifat-sifat pokok, yaitu:
1) Asli
Artinya, kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.
2) Permanen
Artinya, kekuasaan itu tetap ada selama Negara itu berdiri sekalipun pemegang kedaulatan sudah berganti-ganti.
3) Tunggal (bulat)
Artinya, kekuasaan itu merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam Negara yang tidak diserahkan atau dibagi-bagikan kepada badan-badan lain.
4) Tidak terbatas (absolute)
Artinya, kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain.
D. PENGAKUAN DARI NEGARA LAIN
Pengakuan secara de Facto
Pengakuan de facto diberikan kalau suatu Negara baru sudah memenuhi unsur konstitutif dan juga telah menunjukkan diri menjadi pemerintahan yang stabil.
Pengakuan de facto menurut sifatnya dapat dibedakan sebagai berikut.
• Pengakuan de facto bersifat tetap
Artinya, pengakuan dari Negara lain terhadap suatu begara hanya bisa menimbulkan hubungan di lapangan perdagangan dan ekonomi (konsul). Sedangkan untuk tingkat duta belum dapat dilaksanakan.
• Pengakuan de facto bersifat sementara
Artinya, pengakuan yang diberikan oleh Negara lain dengan tidak melihat lebih jauh pada hari depan, apakah Negara itu akan mati atau akan jalan terus. Apabila ternyata Negara baru tersebut jatuh atau hancur, maka Negara lain akan menarik kembali pengakuannya.
Pengakuan secara de Jure
Menurut sifatnya, pengakuan de jure dapat dibedakan sebagai berikut.
• Pengakuan de jure bersifat tetap
Artinya, pengakuan dari Negara lain berlaku untuk selama-lamanya setelah melihat kenyataan bahwa Negara baru tersebut dalam beberapa waktu lamanya menunjukkan pemerintahan yang stabil.
• Pengakuan de jure bersifat penuh
Artinya, terjadi hubungan antara Negara yang mengakui dan diakui, yang meliputi hubungan dagang, ekonomi, dan diplomatic. Negara yang mengaku berhak menempati konsulat atau membuka kedutaan.
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Unsur-unsur konstitutif berdirinya suatu Negara adalah adanya rakyat, wilayah dan pemerintah yang berdaulat. Unsure pengakuan dari Negara lain hanyalah unsur deklaratif yang diperlukan dalam tata hubungan internasional.
DAFTAR PUSTAKA
Budiyanto, Drs. Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara. 2003. Jakarta: Erlangga.
NEGARA
BAB I
PENDAHULUAN
Secara kodrati, manusia merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk social, manusia senantiasa dihadapkan pada realitas social yang sangat kompleks, terutama menyangkut usaha pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup. Kenyataan ini menimbulkan pemikiran perlunya suatu wadah yang berbentuk asosiasi. Ada berbagai asosiasi seperti asosiasi ekonomi dan asosiasi spiritual. Dari berbagai bentuk asosiasi yang ada, yang terpenting adalah Negara. Asosiasi ini didirikan untuk mengatur baik sistem hukum maupun politik, serta untuk menyelenggarakan perlindungan hak dan kewajiban manusia, serta ketertiban dan keamanan bersama.
BAB II
ISI
A. PENGERTIAN NEGARA
Dalam arti luas, Negara merupakan kesatuan social (masyarakat) yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama.
Dalam arti khusus, pengertian Negara dapat kita ambil dari pendapat beberapa pakar kenegaraan, antara lain seperti berikut.
George Jellinek
Nagara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.
George Wilhelm Friedrich Hegel
Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal.
Mr. Kranenburg
Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.
Roger F. Soltau
Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.
Prof. R. Djokosoetono
Negara ialah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.
Prof. Mr. Soenarko
Negara ialah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, di mana kekuasaan Negara berlaku sepenuhnya sebagai souvereign (kedaulatan).
Dari beberapa pengertian Negara tersebut, kita akan melanjutkan berbagai bahasan tentang Negara.
Ilmu Negara dan Ilmu Tata Negara
Hal-hal yang diselidiki dan di pelajari dalam Ilmu Negara, antara lain:
a. Asal-usul berdirinya Negara,
b. Lenyap dan munculnya Negara,
c. Unsure-unsur Negara,
d. Perkembangan dan perjalanan Negara,
e. Tujuan yang hendak dicapai atau diwujudkan oleh Negara, dan
f. Jenis atau bentuk-bentuk Negara pada umumnya.
Ilmu Negara hanya membahas hal-hal yang mendasar dari Negara sehingga bersifat abstrak, teoretis, dan universal. Kajian lebih jauh mengenai Negara dalam arti spesifik-operasional terdapat pada pembahasan Ilmu Tata Negara.
Hal-hal pokok yang diselidiki dan dipelajari dalam Ilmu Tata Negara, antara lain:
a. Alat-alat perlengkapan Negara,
b. Susunan dan penyelenggaraan pemerintahan,
c. Hubungan antara alat-alat perlengkapan Negara, dan
d. Organisasi kekuasaan Negara.
Berbeda dengan Ilmu Negara, Ilmu Tata Negara bersifat spesifik (khusus) karena sudah membahas Negara-negara tertentu, misalnya, ketatanegaraan di Indonesia, di Amerika Serikat, di Mesir, dan di Negara lainnya. Oleh karena itu, Ilmu Tata Negara lebih mengarah pada hal-hal teknis (praktis), khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di suatu Negara tertentu.
B. TERJADINYA NEGARA
Terjadinya Negara secara Primer
1. Suku/persekutuan masyarakat (genootschaft)
Awal kehidupan manusia dimilai dari keluarga, kemudian terus berkembang menjadi kelompok-kelompok masyarakat hukum tertentu (suku). Suku sangat terikat dengan adat serta kebiasaan-kebiasaan yang disepakati. Pimpinan suku (kepala suku atau kepala adat) berkewajiban mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bersama.
2. Kerajaan (Rijk)
Kepala suku yang semula berkuasa di masyarakat hukumnya kemudian mengadakan ekspansi dengan penaklukan-penaklukan ke daerah lain. Hal ini mengakibatkan berubahnya fungsi kepala suku dari primus inter pares menjadi seorang raja dengan cakupan wilayah yang lebih luas dalam bentuk kerajaan.
3. Negara Nasional
Pada awalnya, Negara nasional diperintah oleh raja yang absolute dengan sistem pemerintahan tersentralisasi. Semua rakyat dipaksa mematuhi kehendak dan perintah raja. Hanya ada satu identitas kebangsaan. Fase demikian dinamakan fase nasional di dalam terjadinya Negara.
4. Negara Demokrasi
Dari fase Negara nasional, secara bertahap rakyat mempunyai kesadaran batin dalam bentuk perasaan kebangsaan. Adanya kekuasaan raja yang mutlak menimbulkan keinginan rakyat untuk memegang pemerintahan sendiri, artinya kedaulatan/kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Rakyat berhak memilih pemimpinnya sendiri yang dianggap dapat mewujudkan aspirasi mereka. Ini dikenal dengan kedaulatan rakyat. Pemikiran seperti ini mendorong lahirnya Negara demokrasi.
Terjadinya Negara secara Sekunder
Kenyataan terjadinya Negara secara sekunder tidak dapat dimungkiri meskipun cara terbentuknya kadang tidak sah menurut hukum.
Contoh konkret yang dapat dikemukakan, antara lain, lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui suatu revolusi pada tanggal 17 Agustus 1945. Kelahiran Negara Indonesia tersebut otomatis mengakhiri pemerintahan Nederlands Indie (Hindia Belanda) di Indonesia. Oleh karena itu, Negara-negara lain mau tidak mau harus mengakui baik berdasarkan kelaziman internasional maupun secara de jure.
Pemerintahan baru Indonesia kemudian berhak menyusun kekuasaannya untuk dapat menentukan nasibnya sendiri. Secara de facto, rakyat juga merasakan adanya peralihan kekuasaan. Dalam perjalanan berikutnya, Negara Indonesia menjadi pemerintahan yang mandiri, tertib, stabil, dan kuat.
C. Tujuan dan Fungsi Negara
Tujuan Negara
Tujuan Negara sangat berhubungan erat dengan organisasi dari Negara yang bersangkutan. Tujuan Negara juga sangat penting artinya untuk mengarahkan segala kegiatan dan sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan dan pengendalian alat perlengkapan Negara serta kehidupan rakyatnya.
Fungsi Negara
a. Melaksanakan ketertiban (law and order) untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. Dalam hal ini, Negara bertindak sebagai stabilisator.
b. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Pada masa sekarang, fungsi ini dianggap sangat penting, terutama bagi Negara-negara baru atau yang sedang berkembang.
c. Mengusahakan pertahanan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Negara harus dilengkapi dengan alat-alat pertahanan yang kuat dan canggih.
d. Menegakkan keadilan yang dilaksanakan melalui badan-badan peradilan.
BAB III
KESIMPULAN
Pengertian Negara sebagai organisasi kekuasaan merupakan suatu bentuk organisasi dengan mekanisme tata hubungn kerja yang menjadikan suatu kelompok manusia (rakyat) agar berbuat atau bersikap sesuai dengan kehendak Negara (yang mempunyai kekuasaan).
DAFTAR PUSTAKA
Budiyanto, Drs. Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara. 2003. Jakarta: Erlangga.
PENDAHULUAN
Secara kodrati, manusia merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk social, manusia senantiasa dihadapkan pada realitas social yang sangat kompleks, terutama menyangkut usaha pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup. Kenyataan ini menimbulkan pemikiran perlunya suatu wadah yang berbentuk asosiasi. Ada berbagai asosiasi seperti asosiasi ekonomi dan asosiasi spiritual. Dari berbagai bentuk asosiasi yang ada, yang terpenting adalah Negara. Asosiasi ini didirikan untuk mengatur baik sistem hukum maupun politik, serta untuk menyelenggarakan perlindungan hak dan kewajiban manusia, serta ketertiban dan keamanan bersama.
BAB II
ISI
A. PENGERTIAN NEGARA
Dalam arti luas, Negara merupakan kesatuan social (masyarakat) yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama.
Dalam arti khusus, pengertian Negara dapat kita ambil dari pendapat beberapa pakar kenegaraan, antara lain seperti berikut.
George Jellinek
Nagara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.
George Wilhelm Friedrich Hegel
Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal.
Mr. Kranenburg
Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.
Roger F. Soltau
Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.
Prof. R. Djokosoetono
Negara ialah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.
Prof. Mr. Soenarko
Negara ialah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, di mana kekuasaan Negara berlaku sepenuhnya sebagai souvereign (kedaulatan).
Dari beberapa pengertian Negara tersebut, kita akan melanjutkan berbagai bahasan tentang Negara.
Ilmu Negara dan Ilmu Tata Negara
Hal-hal yang diselidiki dan di pelajari dalam Ilmu Negara, antara lain:
a. Asal-usul berdirinya Negara,
b. Lenyap dan munculnya Negara,
c. Unsure-unsur Negara,
d. Perkembangan dan perjalanan Negara,
e. Tujuan yang hendak dicapai atau diwujudkan oleh Negara, dan
f. Jenis atau bentuk-bentuk Negara pada umumnya.
Ilmu Negara hanya membahas hal-hal yang mendasar dari Negara sehingga bersifat abstrak, teoretis, dan universal. Kajian lebih jauh mengenai Negara dalam arti spesifik-operasional terdapat pada pembahasan Ilmu Tata Negara.
Hal-hal pokok yang diselidiki dan dipelajari dalam Ilmu Tata Negara, antara lain:
a. Alat-alat perlengkapan Negara,
b. Susunan dan penyelenggaraan pemerintahan,
c. Hubungan antara alat-alat perlengkapan Negara, dan
d. Organisasi kekuasaan Negara.
Berbeda dengan Ilmu Negara, Ilmu Tata Negara bersifat spesifik (khusus) karena sudah membahas Negara-negara tertentu, misalnya, ketatanegaraan di Indonesia, di Amerika Serikat, di Mesir, dan di Negara lainnya. Oleh karena itu, Ilmu Tata Negara lebih mengarah pada hal-hal teknis (praktis), khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di suatu Negara tertentu.
B. TERJADINYA NEGARA
Terjadinya Negara secara Primer
1. Suku/persekutuan masyarakat (genootschaft)
Awal kehidupan manusia dimilai dari keluarga, kemudian terus berkembang menjadi kelompok-kelompok masyarakat hukum tertentu (suku). Suku sangat terikat dengan adat serta kebiasaan-kebiasaan yang disepakati. Pimpinan suku (kepala suku atau kepala adat) berkewajiban mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bersama.
2. Kerajaan (Rijk)
Kepala suku yang semula berkuasa di masyarakat hukumnya kemudian mengadakan ekspansi dengan penaklukan-penaklukan ke daerah lain. Hal ini mengakibatkan berubahnya fungsi kepala suku dari primus inter pares menjadi seorang raja dengan cakupan wilayah yang lebih luas dalam bentuk kerajaan.
3. Negara Nasional
Pada awalnya, Negara nasional diperintah oleh raja yang absolute dengan sistem pemerintahan tersentralisasi. Semua rakyat dipaksa mematuhi kehendak dan perintah raja. Hanya ada satu identitas kebangsaan. Fase demikian dinamakan fase nasional di dalam terjadinya Negara.
4. Negara Demokrasi
Dari fase Negara nasional, secara bertahap rakyat mempunyai kesadaran batin dalam bentuk perasaan kebangsaan. Adanya kekuasaan raja yang mutlak menimbulkan keinginan rakyat untuk memegang pemerintahan sendiri, artinya kedaulatan/kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Rakyat berhak memilih pemimpinnya sendiri yang dianggap dapat mewujudkan aspirasi mereka. Ini dikenal dengan kedaulatan rakyat. Pemikiran seperti ini mendorong lahirnya Negara demokrasi.
Terjadinya Negara secara Sekunder
Kenyataan terjadinya Negara secara sekunder tidak dapat dimungkiri meskipun cara terbentuknya kadang tidak sah menurut hukum.
Contoh konkret yang dapat dikemukakan, antara lain, lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui suatu revolusi pada tanggal 17 Agustus 1945. Kelahiran Negara Indonesia tersebut otomatis mengakhiri pemerintahan Nederlands Indie (Hindia Belanda) di Indonesia. Oleh karena itu, Negara-negara lain mau tidak mau harus mengakui baik berdasarkan kelaziman internasional maupun secara de jure.
Pemerintahan baru Indonesia kemudian berhak menyusun kekuasaannya untuk dapat menentukan nasibnya sendiri. Secara de facto, rakyat juga merasakan adanya peralihan kekuasaan. Dalam perjalanan berikutnya, Negara Indonesia menjadi pemerintahan yang mandiri, tertib, stabil, dan kuat.
C. Tujuan dan Fungsi Negara
Tujuan Negara
Tujuan Negara sangat berhubungan erat dengan organisasi dari Negara yang bersangkutan. Tujuan Negara juga sangat penting artinya untuk mengarahkan segala kegiatan dan sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan dan pengendalian alat perlengkapan Negara serta kehidupan rakyatnya.
Fungsi Negara
a. Melaksanakan ketertiban (law and order) untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. Dalam hal ini, Negara bertindak sebagai stabilisator.
b. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Pada masa sekarang, fungsi ini dianggap sangat penting, terutama bagi Negara-negara baru atau yang sedang berkembang.
c. Mengusahakan pertahanan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Negara harus dilengkapi dengan alat-alat pertahanan yang kuat dan canggih.
d. Menegakkan keadilan yang dilaksanakan melalui badan-badan peradilan.
BAB III
KESIMPULAN
Pengertian Negara sebagai organisasi kekuasaan merupakan suatu bentuk organisasi dengan mekanisme tata hubungn kerja yang menjadikan suatu kelompok manusia (rakyat) agar berbuat atau bersikap sesuai dengan kehendak Negara (yang mempunyai kekuasaan).
DAFTAR PUSTAKA
Budiyanto, Drs. Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara. 2003. Jakarta: Erlangga.
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
BAB I
PENDAHULUAN
1. Perjalanan panjang sejarah Bangsa Indonesia sejak era sebelum dan selama penjajahan ,dilanjutkan era merebut dan mempertahankan kemerdekaan sampai dengan mengisi kemerdekaan,menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda-beda sesuai dengan zamannya. Kondisi dan tuntutan yang berbeda-beda diharap bangsa Indonesia berdasarkan kesamaan nilai-nulai kejuangan bangsa yang dilandasi jiwa,tekad dan semangat kebangsaan. Semangat perjuangan bangsa yang tidak mengenal menyerah harus dimiliki oleh setiap warga negara Republik Indonesia.
2. Semangat perjuangan bangsa mengalami pasang surut sesuai dinamika perjalanan kehidupan yang disebabkan antara lain pengaruh globalisasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan IPTEK, khususnya dibidang informasi, Komunikasi dan Transportasi, sehingga dunia menjadi transparan yang seolah-olah menjadi kampung sedunia tanpa mengenal batas negara. Kondisi yang demikian menciptakan struktur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia serta mempengaruhi pola pikir, sikap dan tindakan masyarakat Indonesia.
3. Semangat perjuangan bangsa indonesia dalam mengisi kemerdekaan dan menghadapi globalisasi. Warga negara Indonesia perlu memiliki wawasan dan kesadaran bernegara,sikap dan perilaku, cinta tanah air serta mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka bela negara demi utuh dan tegaknya NKRI.
BAB II
ISI
Latar belakangnya ialah diadakannya kewarganegaraan adalah bahwa semangat perjuangan bangsa yang merupakan kekuatan mental spiritual telah melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam masa perjuangan fisik, sedangkan dalam menghadapi globalisasi untuk mengisi kemerdekaan kita memerlukan perjuangan nono fisik sesuai dengan bidang profesi masing2. Perjuangan ini dilandasi oleh nilai2 perjuangan bangsa sehingga kita tetap memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan prilaku yang cinta tanah air dan mengutamakan persatuan serta kesatuan bangsa dalam rangka bela negara demi tetap utuh dan tegaknya NKRI yang terdiri dari:
1. UU Nomor 2 tahun 1989 (sistem pendidikan nasional)
2. Perjalanan penting sejarah Bangsa Indonesia:
• Era sebelum dan selama penjajahan
• Era perebutan dan mempertahankan kemerdekaan
• Era pengisian kemerdekaan
3. Semangat perjuangan bangsa
4. Globalisasi, yg ditandai…
• Kuatnya pengaruh pembangunan lembaga kemasyarakatan Internasional
• Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
Dalam menghadapi globalisasi & menatap masa depan untuk mengisi kemerdekaan kita perlu perjuangan non fisik sesuai bidang profe si masing-masing
Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya. [Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998]. Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perlu ditingkatkan secara terus menerus untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara historis, negara Indonesia telah diciptakan sebagai Negara Kesatuan dengan bentuk Republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. [Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945]. Dalam perkembangannya sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan penghujung abad ke-20, rakyat Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa yang mengancam keutuhan negara. Untuk itu diperlukan pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat serta konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi Negara Republik Indonesia perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda sebagai generasi penerus. Indonesia harus menghindari sistem pemerintahan otoriter yang memasung hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kehidupan yang demokratis di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, masyarakat, pemerintahan, dan organisasi-organisasi non-pemerintahan perlu dikenal, dipahami, diinternalisasi, dan diterapkan demi terwujudnya pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, perlu pula ditanamkan kesadaran bela negara, penghargaan terhadap hak azasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, serta sikap dan perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.
Kompetensi/kemampuan yang diharapkan dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah:
Bahwa dengan pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan agar kita memiliki wawasan kesadaran bernegarauntuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan prilaku sebagai pola tindak yg cinta tanah air berdasarkan Pancasila, semua itu diperlukan demi tetap utuh & tegaknya NKRI.
Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan
• Tujuan Umum. Memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antara warganegara dengan negara, hubungan antara warganegara dengan warganegara, dan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara agar menjadi warganegara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.
• Tujuan Khusus. Agar mahasiswa memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis serta ikhlas sebagai Warganegara Republik Indonesia yang terdidik dan bertanggung jawab. Agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dapat mengatasi dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Agar mahasiswa memiliki sikap perilaku sesuai nilai-nilai kejuangan, cinta tanah air, rela berkorban bagi nusa dan bangsa.
Tujuan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah :
• Memberikan Pembelajaran tentang bentuk NKRI sudah final dan Tujuan nasional didirikannya NKRI, wawasan nasional( dengan mengenal 50 masalah nasional ) sehingga mahasiswa mempunyai rasa nasionalisme yang diperlukan bangsa dan negara RI
• Memberikan pembelajaran tentang Ketahanan nasional, sehingga mahasiswa sadar akan pentingnya menyiapkan diri agar dapat menjalankan bela negara, bangsa dan agama.
• Memberikan pembelajaran mengempati posisi pejabat negara seperti menteri kabinet, kepala badan/lembaga tinggi pemerintahan dengan menyampaikan satu masalah nasional untuk diseminarkan dalam kelas, dihadapan mahasiswa lain yang bertindak selaku "kepala dinas propinsi" atau anggota DPR yang akan mengkritisi paparan "menteri".
• Memberikan pembelajaran agar mahasiswa dalam menyelesaikan berbagai masalah nasional dan lokal di daerah, dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dengan cara pendekatan / pandang yang komprehensif, integralistik, sistemik, holistik.
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Latar Belakang diadakannya kewarganegaraan adalah bahwa semangat perjuangan bangsa yang merupakan kekuatan mental spiritual telah melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam masa perjuangan fisik, sedangkan dalam menghadapi globalisasi untuk mengisi kemerdekaan kita memerlukan perjuangan nono fisik sesuai dengan bidang profesi masing2. Perjuangan ini dilandasi oleh nilai2 perjuangan bangsa sehingga kita tetap memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan prilaku yang cinta tanah air dan mengutamakan persatuan serta kesatuan bangsa dalam rangka bela negara demi tetap utuh dan tegaknya NKRI.
DAFTAR PUSTAKA
http://devalove.wordpress.com/2010/02/08/latar-belakangmaksud-dan-tujuan-pendidikan-kewarnegaraan/
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/02/latar-belakang-pendidikan-kewarganegaraan/
http://file-hameedfinder.blogspot.com/2008/02/pendidikan-kewarganegaraan.html
http://patrickkaligis.blogspot.com/2010/03/tujuan-dan-landasan-hukum-pendidikan.html
http://tentangndha.blogspot.com/2010/02/tujuan-pend-kewarganegaraan.html
PENDAHULUAN
1. Perjalanan panjang sejarah Bangsa Indonesia sejak era sebelum dan selama penjajahan ,dilanjutkan era merebut dan mempertahankan kemerdekaan sampai dengan mengisi kemerdekaan,menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda-beda sesuai dengan zamannya. Kondisi dan tuntutan yang berbeda-beda diharap bangsa Indonesia berdasarkan kesamaan nilai-nulai kejuangan bangsa yang dilandasi jiwa,tekad dan semangat kebangsaan. Semangat perjuangan bangsa yang tidak mengenal menyerah harus dimiliki oleh setiap warga negara Republik Indonesia.
2. Semangat perjuangan bangsa mengalami pasang surut sesuai dinamika perjalanan kehidupan yang disebabkan antara lain pengaruh globalisasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan IPTEK, khususnya dibidang informasi, Komunikasi dan Transportasi, sehingga dunia menjadi transparan yang seolah-olah menjadi kampung sedunia tanpa mengenal batas negara. Kondisi yang demikian menciptakan struktur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia serta mempengaruhi pola pikir, sikap dan tindakan masyarakat Indonesia.
3. Semangat perjuangan bangsa indonesia dalam mengisi kemerdekaan dan menghadapi globalisasi. Warga negara Indonesia perlu memiliki wawasan dan kesadaran bernegara,sikap dan perilaku, cinta tanah air serta mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka bela negara demi utuh dan tegaknya NKRI.
BAB II
ISI
Latar belakangnya ialah diadakannya kewarganegaraan adalah bahwa semangat perjuangan bangsa yang merupakan kekuatan mental spiritual telah melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam masa perjuangan fisik, sedangkan dalam menghadapi globalisasi untuk mengisi kemerdekaan kita memerlukan perjuangan nono fisik sesuai dengan bidang profesi masing2. Perjuangan ini dilandasi oleh nilai2 perjuangan bangsa sehingga kita tetap memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan prilaku yang cinta tanah air dan mengutamakan persatuan serta kesatuan bangsa dalam rangka bela negara demi tetap utuh dan tegaknya NKRI yang terdiri dari:
1. UU Nomor 2 tahun 1989 (sistem pendidikan nasional)
2. Perjalanan penting sejarah Bangsa Indonesia:
• Era sebelum dan selama penjajahan
• Era perebutan dan mempertahankan kemerdekaan
• Era pengisian kemerdekaan
3. Semangat perjuangan bangsa
4. Globalisasi, yg ditandai…
• Kuatnya pengaruh pembangunan lembaga kemasyarakatan Internasional
• Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
Dalam menghadapi globalisasi & menatap masa depan untuk mengisi kemerdekaan kita perlu perjuangan non fisik sesuai bidang profe si masing-masing
Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya. [Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998]. Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perlu ditingkatkan secara terus menerus untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara historis, negara Indonesia telah diciptakan sebagai Negara Kesatuan dengan bentuk Republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. [Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945]. Dalam perkembangannya sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan penghujung abad ke-20, rakyat Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa yang mengancam keutuhan negara. Untuk itu diperlukan pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat serta konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi Negara Republik Indonesia perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda sebagai generasi penerus. Indonesia harus menghindari sistem pemerintahan otoriter yang memasung hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kehidupan yang demokratis di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, masyarakat, pemerintahan, dan organisasi-organisasi non-pemerintahan perlu dikenal, dipahami, diinternalisasi, dan diterapkan demi terwujudnya pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, perlu pula ditanamkan kesadaran bela negara, penghargaan terhadap hak azasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, serta sikap dan perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.
Kompetensi/kemampuan yang diharapkan dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah:
Bahwa dengan pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan agar kita memiliki wawasan kesadaran bernegarauntuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan prilaku sebagai pola tindak yg cinta tanah air berdasarkan Pancasila, semua itu diperlukan demi tetap utuh & tegaknya NKRI.
Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan
• Tujuan Umum. Memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antara warganegara dengan negara, hubungan antara warganegara dengan warganegara, dan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara agar menjadi warganegara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.
• Tujuan Khusus. Agar mahasiswa memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis serta ikhlas sebagai Warganegara Republik Indonesia yang terdidik dan bertanggung jawab. Agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dapat mengatasi dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Agar mahasiswa memiliki sikap perilaku sesuai nilai-nilai kejuangan, cinta tanah air, rela berkorban bagi nusa dan bangsa.
Tujuan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah :
• Memberikan Pembelajaran tentang bentuk NKRI sudah final dan Tujuan nasional didirikannya NKRI, wawasan nasional( dengan mengenal 50 masalah nasional ) sehingga mahasiswa mempunyai rasa nasionalisme yang diperlukan bangsa dan negara RI
• Memberikan pembelajaran tentang Ketahanan nasional, sehingga mahasiswa sadar akan pentingnya menyiapkan diri agar dapat menjalankan bela negara, bangsa dan agama.
• Memberikan pembelajaran mengempati posisi pejabat negara seperti menteri kabinet, kepala badan/lembaga tinggi pemerintahan dengan menyampaikan satu masalah nasional untuk diseminarkan dalam kelas, dihadapan mahasiswa lain yang bertindak selaku "kepala dinas propinsi" atau anggota DPR yang akan mengkritisi paparan "menteri".
• Memberikan pembelajaran agar mahasiswa dalam menyelesaikan berbagai masalah nasional dan lokal di daerah, dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dengan cara pendekatan / pandang yang komprehensif, integralistik, sistemik, holistik.
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Latar Belakang diadakannya kewarganegaraan adalah bahwa semangat perjuangan bangsa yang merupakan kekuatan mental spiritual telah melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam masa perjuangan fisik, sedangkan dalam menghadapi globalisasi untuk mengisi kemerdekaan kita memerlukan perjuangan nono fisik sesuai dengan bidang profesi masing2. Perjuangan ini dilandasi oleh nilai2 perjuangan bangsa sehingga kita tetap memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan prilaku yang cinta tanah air dan mengutamakan persatuan serta kesatuan bangsa dalam rangka bela negara demi tetap utuh dan tegaknya NKRI.
DAFTAR PUSTAKA
http://devalove.wordpress.com/2010/02/08/latar-belakangmaksud-dan-tujuan-pendidikan-kewarnegaraan/
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/02/latar-belakang-pendidikan-kewarganegaraan/
http://file-hameedfinder.blogspot.com/2008/02/pendidikan-kewarganegaraan.html
http://patrickkaligis.blogspot.com/2010/03/tujuan-dan-landasan-hukum-pendidikan.html
http://tentangndha.blogspot.com/2010/02/tujuan-pend-kewarganegaraan.html
Senin, 09 Mei 2011
DEMOKRASI DI INDONESIA
DEMOKRASI DI INDONESIA
Pendahuluan
Demokrasi yang diterjemahkan sebagai bentuk pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat sering kali dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang paling ideal. Oleh sebab itu, banyak Negara yang mengaku sebagai Negara demokrasi. Namun pada kenyataannya tidak sedikit Negara-negara tersebut melaksanakan kekuasaan atau pemerintahannya menyimpang dari nilai-nilai demokrasi. Bagaimana pelaksanaan demokrasi di Negara Indonesia? Apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi?
Isi
I. Pengertian Demokrasi
Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Jika kedua kata tersebut digabungkan, maka akan berarti kekuasaan rakyat atau pemerintahan dari rakyat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat dan selalu mengikutsertakan rakyat dalam pemerintahan Negara.
Pada zaman Yunani kuno, rakyat yang menjadi warga Negara terlibat langsung dalam pemikiran, pembahasan, dan pengambilan keputusan mengenai berbagai hal yang menyangkut kehidupan Negara. Demokrasi zaman Yunani kuno ini sering disebut sebagai demokrasi langsung atau demokrasi murni.
Perkembangan teknologi dan kebudayaan yang begitu cepat, tidak mengubah anggapan sebagian besar Negara bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang paling ideal. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya Negara yang menyatakan sebagai Negara demokrasi,Negara demokrasi rakyat, demokrasi parlementer, dan demokrasi pancasila.
Meskipun banyak Negara yang mengaku sebagai Negara demokrasi, tetapi apakah Negara tersebut benar-benar Negara demokrasi. Criteria ini sangt tergantun pada bagaimana Negara tersebut menjalankan pemerintahannya, apakah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi atau tidak.
II. Sejarah Perkembangan Demokrasi
Sejarah demokrasi berasal dari sistem yang berlaku di Negara-negara kota (city state) Yunani Kuno. Waktu itu demokrasi yang dilaksanakan adalah demokrasi langsung. Hal tersebut dimungkinkan karena Negara kota mempunyai wilayah yang relative sempit dan jumlah penduduk tidak banyak (+300000 jiwa), sedangkan waktu itu tidak semua penduduk mempunyai hak. Setelah Yunani dijajah Romawi, demokrasi mengalami kematian. Selanjutnya di Eropa selama berabad-abad sistem pemerintahan sebagian besar adalah monarki absolute. Awal timbulnya demokrasi ditandai dengan munculnya Magna Charta tahun 1215 di Inggris. Piagam ini merupakan kontrak antara raja Inggris dengan bangsawan. Isi piagam tersebut adalah kesepakatan bahwa raja John mengakui dan menjamin beberapa hak yang dimiliki bawahannya. Selanjtnya sejak abad 13 perjuangan terhadap perkembangan demokrasi terus berjalan.
Pemikir-pemikir yang mendukung berkembangnya demokrasi antara lain John Locke dari Inggris (1632-1704) dan Montesquieu dari Perancis (1689-1755). Menurut Locke hak-hak politik mencakup hak atas hidup, hak atas kebebasan dan hak untuk mempunyai milik (life, liberty and property). Montesquieu menyusun suatu sistem yang menjamin hak-hak politik dengan pembatasan kekuasaan yang dikenal dengan Trias Politica. Trias Polotica menganjurkan pemisahan kekuasaan, bukan pembagian kekuasaan. Ketiganya terpisah agar tidak ada penyalahgunaan wewenang. Dalam perkembangannya, konsep pemisahan kekuasaan sulit dilaksanakan, maka diusulkan perlu meyakini adanya keterkaitan antara tiga lembaga yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif.
Pengaruh paham demokrasi terhadap kehidupan masyakat cukup besar, contohnya: perubahan sistem pemerintahan di Perancis melalui revolusi; dan revolusi kemederkaan Amerika Serikat (membebaskan diri dari dominasi Inggris).
III. Prinsip-prinsip Dasar Demokrasi
Dari berbagai sumber kepustakaan dapat disimpulkan beberapa prinsip dasar demokrasi.
a. Pemerintahan Berdasarkan Konstitusi
Pemerintahan berdasarkan konstitusi memiliki arti bahwa dalam melaksanakan pemerintahannya, kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh konstitusi atau UUD, sehingga kekuasaan pemerintah tidak terbatas. Pembatasan ini penting agar pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaan dengan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya.
b. Pemilihan Umum yang Bebas, Jujur dan Adil
Sebaik apapun suatu pemerintahan dirancang, ia tidak akan dianggap demokratis bila pejabat-pejabatnya tidak dipilih rakyat secara bebas, jujur dan adil, dalam suatu pemilihan umum. Dikatakan demikian, karena hanya pejabat-pejabat hasil pemilihan umum yang bebas dari tekanan, jujur dan adillah yang akan memastikan sistem demokrasi berjalan baik.
c. Hak Asasi Manusia Dijamin
Setiap orang memiliki hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak lahir. Oleh sebab itu, hak dasar tadi disebut hak asasi manusia. Hak ini merupakan anugerah Tuhan YME dan tidak seorang pun boleh mengambil atau merampasnya. Dalam kehidupan bernegara hak asasi setiap warga dijamin penuh oleh Negara. Jaminan tersebut perlu ada karena jaminan terhadap hak asasi manusia merupakan wujud pemerintahan yang demokratis.
d. Persamaan Kedudukan di Depan Hukum
Setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum. Kesamaan perlakuan ini penting untuk diberlakukan karena tindakan yang membeda-bedeakan warga Negara dalam hukum merupakan suatu tindakan diskriminasi dan tidak adil. Siapapun warga Negara yang melanggar hukum, harus mendapat sanksi hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Demikian juga sebaliknya, seseorang yang tidak melanggar hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum, harus bebas atau terhindar dari sanksi hukum. Siapa pun mereka, apakah orang kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa, harus diperlakukan sama di depan hukum.
e. Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak
Peradilan yang bebas, tidak memihak dan terlepas dari campur tangan pemerintah atau siapapun, akan menjamin terwujudnya penegakan hukum yang tegas dan adil. Peradilan yang bebas dari tekanan apapun akan mampu mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya bagi seluruh rakyat. Kondisi ini harus benar-benar diwujudkan karena setiap individu rakyat menghendaki keadilan dapat dirasakan seluruh lapisan rakyat.
f. Kebebasan Berserikat/Berorganisasi dan Mengeluarkan Pendapat
Berserikat atau berorganisasi dan mengeluarkan pendapat merupakan hak warga Negara. Oleh sebab itu, pemerintah harus menjamin hak tersebut sebagai wujud dari pemerintahan yang demokratis.
Perkumpulan-perkumpulan masyarakat, baik yang berbentuk organisasi masyarakat (ormas) maupun organisasi politik (partai politik), juga kebebasan masyarakat untuk mengeluarkan pendapat sekaligus dapat menjadi sarana yang baik untuk mengontrol atau mengawasi pemerintah. Dikatakan demikian, karena melalui ketiga kegiatan tadi saran atau kritik rakyat dijadikan sebagai penilaian bagi kinerja pemerintah sehingga jalannya pemerintahan dapat berjalan dengan baik, demokratis dan sesuai dengan konstitusi yang ada.
g. Kebebasan Pers/Media Massa
Kebebasab pers/media massa, baik cetak maupun elektronika merupakan prinsip penting seperti prinsip-prinsip yang lain. Melalui kebebasan pers, rakyat dapat menyuarakan suara hati dan pikirannya kepada khalayak umum (public) melalui media massa. Mengekang kebebasan pers berarti mengekang hak-hak rakyat untuk menyuarakan aspirasinya. Penilaian tersebut juga berlaku pada cara kerja pemerintah. Pemerintah yang tidak mau mendengarkan dan menyerap aspirasi rakyat bukanlah pemerintah yang demokratis.
Kesimpulan
Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat dan selalu mengikutsertakan rakyat dalam pemerintahan rakyat.
Daftar Pustaka
Sumarsono S. dkk. 2001. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Agus. dkk. 2007. Kewarganegaraan. Jakarta: Yudhistira.
Pendahuluan
Demokrasi yang diterjemahkan sebagai bentuk pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat sering kali dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang paling ideal. Oleh sebab itu, banyak Negara yang mengaku sebagai Negara demokrasi. Namun pada kenyataannya tidak sedikit Negara-negara tersebut melaksanakan kekuasaan atau pemerintahannya menyimpang dari nilai-nilai demokrasi. Bagaimana pelaksanaan demokrasi di Negara Indonesia? Apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi?
Isi
I. Pengertian Demokrasi
Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Jika kedua kata tersebut digabungkan, maka akan berarti kekuasaan rakyat atau pemerintahan dari rakyat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat dan selalu mengikutsertakan rakyat dalam pemerintahan Negara.
Pada zaman Yunani kuno, rakyat yang menjadi warga Negara terlibat langsung dalam pemikiran, pembahasan, dan pengambilan keputusan mengenai berbagai hal yang menyangkut kehidupan Negara. Demokrasi zaman Yunani kuno ini sering disebut sebagai demokrasi langsung atau demokrasi murni.
Perkembangan teknologi dan kebudayaan yang begitu cepat, tidak mengubah anggapan sebagian besar Negara bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang paling ideal. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya Negara yang menyatakan sebagai Negara demokrasi,Negara demokrasi rakyat, demokrasi parlementer, dan demokrasi pancasila.
Meskipun banyak Negara yang mengaku sebagai Negara demokrasi, tetapi apakah Negara tersebut benar-benar Negara demokrasi. Criteria ini sangt tergantun pada bagaimana Negara tersebut menjalankan pemerintahannya, apakah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi atau tidak.
II. Sejarah Perkembangan Demokrasi
Sejarah demokrasi berasal dari sistem yang berlaku di Negara-negara kota (city state) Yunani Kuno. Waktu itu demokrasi yang dilaksanakan adalah demokrasi langsung. Hal tersebut dimungkinkan karena Negara kota mempunyai wilayah yang relative sempit dan jumlah penduduk tidak banyak (+300000 jiwa), sedangkan waktu itu tidak semua penduduk mempunyai hak. Setelah Yunani dijajah Romawi, demokrasi mengalami kematian. Selanjutnya di Eropa selama berabad-abad sistem pemerintahan sebagian besar adalah monarki absolute. Awal timbulnya demokrasi ditandai dengan munculnya Magna Charta tahun 1215 di Inggris. Piagam ini merupakan kontrak antara raja Inggris dengan bangsawan. Isi piagam tersebut adalah kesepakatan bahwa raja John mengakui dan menjamin beberapa hak yang dimiliki bawahannya. Selanjtnya sejak abad 13 perjuangan terhadap perkembangan demokrasi terus berjalan.
Pemikir-pemikir yang mendukung berkembangnya demokrasi antara lain John Locke dari Inggris (1632-1704) dan Montesquieu dari Perancis (1689-1755). Menurut Locke hak-hak politik mencakup hak atas hidup, hak atas kebebasan dan hak untuk mempunyai milik (life, liberty and property). Montesquieu menyusun suatu sistem yang menjamin hak-hak politik dengan pembatasan kekuasaan yang dikenal dengan Trias Politica. Trias Polotica menganjurkan pemisahan kekuasaan, bukan pembagian kekuasaan. Ketiganya terpisah agar tidak ada penyalahgunaan wewenang. Dalam perkembangannya, konsep pemisahan kekuasaan sulit dilaksanakan, maka diusulkan perlu meyakini adanya keterkaitan antara tiga lembaga yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif.
Pengaruh paham demokrasi terhadap kehidupan masyakat cukup besar, contohnya: perubahan sistem pemerintahan di Perancis melalui revolusi; dan revolusi kemederkaan Amerika Serikat (membebaskan diri dari dominasi Inggris).
III. Prinsip-prinsip Dasar Demokrasi
Dari berbagai sumber kepustakaan dapat disimpulkan beberapa prinsip dasar demokrasi.
a. Pemerintahan Berdasarkan Konstitusi
Pemerintahan berdasarkan konstitusi memiliki arti bahwa dalam melaksanakan pemerintahannya, kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh konstitusi atau UUD, sehingga kekuasaan pemerintah tidak terbatas. Pembatasan ini penting agar pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaan dengan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya.
b. Pemilihan Umum yang Bebas, Jujur dan Adil
Sebaik apapun suatu pemerintahan dirancang, ia tidak akan dianggap demokratis bila pejabat-pejabatnya tidak dipilih rakyat secara bebas, jujur dan adil, dalam suatu pemilihan umum. Dikatakan demikian, karena hanya pejabat-pejabat hasil pemilihan umum yang bebas dari tekanan, jujur dan adillah yang akan memastikan sistem demokrasi berjalan baik.
c. Hak Asasi Manusia Dijamin
Setiap orang memiliki hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak lahir. Oleh sebab itu, hak dasar tadi disebut hak asasi manusia. Hak ini merupakan anugerah Tuhan YME dan tidak seorang pun boleh mengambil atau merampasnya. Dalam kehidupan bernegara hak asasi setiap warga dijamin penuh oleh Negara. Jaminan tersebut perlu ada karena jaminan terhadap hak asasi manusia merupakan wujud pemerintahan yang demokratis.
d. Persamaan Kedudukan di Depan Hukum
Setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum. Kesamaan perlakuan ini penting untuk diberlakukan karena tindakan yang membeda-bedeakan warga Negara dalam hukum merupakan suatu tindakan diskriminasi dan tidak adil. Siapapun warga Negara yang melanggar hukum, harus mendapat sanksi hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Demikian juga sebaliknya, seseorang yang tidak melanggar hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum, harus bebas atau terhindar dari sanksi hukum. Siapa pun mereka, apakah orang kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa, harus diperlakukan sama di depan hukum.
e. Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak
Peradilan yang bebas, tidak memihak dan terlepas dari campur tangan pemerintah atau siapapun, akan menjamin terwujudnya penegakan hukum yang tegas dan adil. Peradilan yang bebas dari tekanan apapun akan mampu mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya bagi seluruh rakyat. Kondisi ini harus benar-benar diwujudkan karena setiap individu rakyat menghendaki keadilan dapat dirasakan seluruh lapisan rakyat.
f. Kebebasan Berserikat/Berorganisasi dan Mengeluarkan Pendapat
Berserikat atau berorganisasi dan mengeluarkan pendapat merupakan hak warga Negara. Oleh sebab itu, pemerintah harus menjamin hak tersebut sebagai wujud dari pemerintahan yang demokratis.
Perkumpulan-perkumpulan masyarakat, baik yang berbentuk organisasi masyarakat (ormas) maupun organisasi politik (partai politik), juga kebebasan masyarakat untuk mengeluarkan pendapat sekaligus dapat menjadi sarana yang baik untuk mengontrol atau mengawasi pemerintah. Dikatakan demikian, karena melalui ketiga kegiatan tadi saran atau kritik rakyat dijadikan sebagai penilaian bagi kinerja pemerintah sehingga jalannya pemerintahan dapat berjalan dengan baik, demokratis dan sesuai dengan konstitusi yang ada.
g. Kebebasan Pers/Media Massa
Kebebasab pers/media massa, baik cetak maupun elektronika merupakan prinsip penting seperti prinsip-prinsip yang lain. Melalui kebebasan pers, rakyat dapat menyuarakan suara hati dan pikirannya kepada khalayak umum (public) melalui media massa. Mengekang kebebasan pers berarti mengekang hak-hak rakyat untuk menyuarakan aspirasinya. Penilaian tersebut juga berlaku pada cara kerja pemerintah. Pemerintah yang tidak mau mendengarkan dan menyerap aspirasi rakyat bukanlah pemerintah yang demokratis.
Kesimpulan
Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat dan selalu mengikutsertakan rakyat dalam pemerintahan rakyat.
Daftar Pustaka
Sumarsono S. dkk. 2001. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Agus. dkk. 2007. Kewarganegaraan. Jakarta: Yudhistira.
NORMA
NORMA
A. Hakikat Norma
Manusia sebagi makhluk ciptaan Tuhan terlahie sebagai makhluk individu. Seiring pertumbuhannya, kodrat manusia pun bergeser menjadi makhluk sosial. Mengapa demikian? karena sejak lahir hingga meninggal dunia manusia senantiasa mmembutuhkan pertolongan dan bantuan orang lain. Mereka selalu ingin hidup bermasyarakat, bergaul, dan berinteraksi satu terhadap yang lainnya. Demikianlah kodrat manusia, di sa,ping sebagai makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial. Seorang ahli filsafat bangsa Yunani, Aristoteles, menyatakan bahwa manusia merupakan zoon politicon. Artinya, manusia itu pada dasarnya selalu mempunyai keinginan untuk hidup bersama-sama, bergaul, dan berkumpul dengan manusia lainnya.
1. Pengertian Norma
Bila didefinisikan, norma adalah suatu kaidah yang digunakan sebagai standar atau ukuran tentang perbuatan manusia, mana yang benar mana yang salah, serta mana yang baik dan mana yang buruk. Norma selanjutnya digunakan sebagai peraturan hidup manusia dalam pergaulan masyarakat.
Norma sebagai peraturan hidup mengikat setiap manusia. Setiap manusia harus mematuhi dan menaati norma yang berlaku di masyarakat. Norma tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Jika melanggar maka akan mendapat sanksi.
2. Pentingnya Norma dalam Masyarakat
Dalam setiap masyarakat pasti terdapat norma. Keberadaan norma sangat lekat dengan masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan norma sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Pentingnya norma dalam masyarakat disebabkan karena norma mempunyai peranan berikut ini.
a. Menciptakan Ketertiban di Masyarakat
Agar kehidupan masyarakat dapat berjalan teratur, tertib dan damai, maka diperlukan norma. Norma mengatur semua komponen yang ada di masyarakat. Norma juga mengatur pola hubungan setiap individu yang menjadi anggota masyarakat. Dengan demikian, adanya norma menciptakan ketertiban di masyarakat.
b. Mencegah Benturan Kepentingan di Masyarakat
Dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia memiliki sifat, watak, selera, keinginan dan kepentingan masing-masing. Keinginan dan kepentingan manusia satu dengan yang lain tidak selalu sama. Terkadang, keinginan dan kepentingan beberapa orang sepadan. Ketika keinginan dan kepentingan mereka seirama, tentunya tidak menimbulkan masalah. Bahkan dengan kerja sama yang baik, setiap rencana yang mereka buat dapat lebih mudah diwujudkan.
Akan tetapi, ketika keinginan dan kepentingan mereka berbeda atau malah bertentangan, maka dapat menimbulkan gangguan hubungan di antara mereka. Jika hal ini dibiarkan dalam waktu lama, tentunya dapat mengganggu ketentraman dan keamanan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam masyarakat dibutuhkan norma.
3. Jenis-Jenis Norma
Pada dasarnya, kaidah atau norma berisi perintah dan larangan. Perintah merupakan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu karena akan mendatangkan kebaikan. Sebaliknya, larangan merupakan keharusan bagi seseoranguntuk tidak berbuat sesuatu yang negatif atau buruk karena akan menimbulkan hal yang tidak baik.
Berkaitan dengan hal itu, sistem norma yang berlaku bagi manusia sekurang-kurangnya terbagi menjadi empat jenis. Keempat jenis norma tersebut yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Keempat norma kehidupan tersebut berjalan secara sistematik, simultan, dan komplementer bagi manusia. Artinya, saling bertautan dan saling melangkapi antara yang satu dengan yang lainnya.
a. Norma Agama
Norma agama merupakan peraturan hidup yang diterima sebagai parintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan. Ajaran-ajaran Tuhan ini terdapat dalam kitab suci masing-masing agama, Al Quran bagi agama Islam, Al Kitab bagi agama Katolik dan Protestan, Tripitaka bagi agama Buddha, dan Weda bagi agama Hindu.
Pelanggaran norma ini diancam hukuman dari Tuhan, baik di dunia maupun di akhirat nanti.
b. Norma Kesusilaan
Norma kesusilaan merupakan peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanibari manusia (insan kamil). Peraturan hidup ini berupa bisikan kalbu atau suara batin yang diakui dan disadari oleh setiap orang sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatannya.
Contoh :
1) Hendaklah engkau berlaku jujur.
2) Hendaklah engkau berbuat baik terhadap sesama manusia.
Pelanggaran norma ini mengakibatkan rasa bersalah dan penyesalan mendalam bagi si pelanggar.
c. Norma Kesopanan
Norma kesopanan merupakan peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia. Peraturan-peraturan itu diikuti dan ditaati sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku manusia di sekitarnya.
Contoh :
1) Orang muda harus menghormati orang yang lebih tua
2) Jangan meludah di lantai atau di sembarang tempat.
3) Mempersilakan tempat duduk kepada wanita di dalam kereta api atau bus, terutama wanita yang tua, hamil, atau membawa bayi.
Pelanggar norma ini mengakibatkan celaan atau pengasingan dari lingkungan masyarakat.
d. Norma Hukum
Norma hukum merupakan peraturan hidup yang dibuat oleh penguasa negara. Bersifat memaksa dan mempunyai sanksi-sanksi yang tegas.
Contoh :
1) Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (KUHP Bab XIX Pasal 338).
2) Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut (KUH Perdata Bab III Pasal 1365).
Pelanggar Norma ini akan mendapatkan sanksi berupa hukuman penjara atau berupa denda sejumlah uang dan sitaan atas benda yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
DAFTAR PUSTAKA
Dwiyono, Agus. 2006.Kewarganegaraan. Jakarta : Yudhistira.
http://id.wikipedia.org/wiki/Norma
A. Hakikat Norma
Manusia sebagi makhluk ciptaan Tuhan terlahie sebagai makhluk individu. Seiring pertumbuhannya, kodrat manusia pun bergeser menjadi makhluk sosial. Mengapa demikian? karena sejak lahir hingga meninggal dunia manusia senantiasa mmembutuhkan pertolongan dan bantuan orang lain. Mereka selalu ingin hidup bermasyarakat, bergaul, dan berinteraksi satu terhadap yang lainnya. Demikianlah kodrat manusia, di sa,ping sebagai makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial. Seorang ahli filsafat bangsa Yunani, Aristoteles, menyatakan bahwa manusia merupakan zoon politicon. Artinya, manusia itu pada dasarnya selalu mempunyai keinginan untuk hidup bersama-sama, bergaul, dan berkumpul dengan manusia lainnya.
1. Pengertian Norma
Bila didefinisikan, norma adalah suatu kaidah yang digunakan sebagai standar atau ukuran tentang perbuatan manusia, mana yang benar mana yang salah, serta mana yang baik dan mana yang buruk. Norma selanjutnya digunakan sebagai peraturan hidup manusia dalam pergaulan masyarakat.
Norma sebagai peraturan hidup mengikat setiap manusia. Setiap manusia harus mematuhi dan menaati norma yang berlaku di masyarakat. Norma tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Jika melanggar maka akan mendapat sanksi.
2. Pentingnya Norma dalam Masyarakat
Dalam setiap masyarakat pasti terdapat norma. Keberadaan norma sangat lekat dengan masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan norma sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Pentingnya norma dalam masyarakat disebabkan karena norma mempunyai peranan berikut ini.
a. Menciptakan Ketertiban di Masyarakat
Agar kehidupan masyarakat dapat berjalan teratur, tertib dan damai, maka diperlukan norma. Norma mengatur semua komponen yang ada di masyarakat. Norma juga mengatur pola hubungan setiap individu yang menjadi anggota masyarakat. Dengan demikian, adanya norma menciptakan ketertiban di masyarakat.
b. Mencegah Benturan Kepentingan di Masyarakat
Dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia memiliki sifat, watak, selera, keinginan dan kepentingan masing-masing. Keinginan dan kepentingan manusia satu dengan yang lain tidak selalu sama. Terkadang, keinginan dan kepentingan beberapa orang sepadan. Ketika keinginan dan kepentingan mereka seirama, tentunya tidak menimbulkan masalah. Bahkan dengan kerja sama yang baik, setiap rencana yang mereka buat dapat lebih mudah diwujudkan.
Akan tetapi, ketika keinginan dan kepentingan mereka berbeda atau malah bertentangan, maka dapat menimbulkan gangguan hubungan di antara mereka. Jika hal ini dibiarkan dalam waktu lama, tentunya dapat mengganggu ketentraman dan keamanan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam masyarakat dibutuhkan norma.
3. Jenis-Jenis Norma
Pada dasarnya, kaidah atau norma berisi perintah dan larangan. Perintah merupakan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu karena akan mendatangkan kebaikan. Sebaliknya, larangan merupakan keharusan bagi seseoranguntuk tidak berbuat sesuatu yang negatif atau buruk karena akan menimbulkan hal yang tidak baik.
Berkaitan dengan hal itu, sistem norma yang berlaku bagi manusia sekurang-kurangnya terbagi menjadi empat jenis. Keempat jenis norma tersebut yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Keempat norma kehidupan tersebut berjalan secara sistematik, simultan, dan komplementer bagi manusia. Artinya, saling bertautan dan saling melangkapi antara yang satu dengan yang lainnya.
a. Norma Agama
Norma agama merupakan peraturan hidup yang diterima sebagai parintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan. Ajaran-ajaran Tuhan ini terdapat dalam kitab suci masing-masing agama, Al Quran bagi agama Islam, Al Kitab bagi agama Katolik dan Protestan, Tripitaka bagi agama Buddha, dan Weda bagi agama Hindu.
Pelanggaran norma ini diancam hukuman dari Tuhan, baik di dunia maupun di akhirat nanti.
b. Norma Kesusilaan
Norma kesusilaan merupakan peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanibari manusia (insan kamil). Peraturan hidup ini berupa bisikan kalbu atau suara batin yang diakui dan disadari oleh setiap orang sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatannya.
Contoh :
1) Hendaklah engkau berlaku jujur.
2) Hendaklah engkau berbuat baik terhadap sesama manusia.
Pelanggaran norma ini mengakibatkan rasa bersalah dan penyesalan mendalam bagi si pelanggar.
c. Norma Kesopanan
Norma kesopanan merupakan peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia. Peraturan-peraturan itu diikuti dan ditaati sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku manusia di sekitarnya.
Contoh :
1) Orang muda harus menghormati orang yang lebih tua
2) Jangan meludah di lantai atau di sembarang tempat.
3) Mempersilakan tempat duduk kepada wanita di dalam kereta api atau bus, terutama wanita yang tua, hamil, atau membawa bayi.
Pelanggar norma ini mengakibatkan celaan atau pengasingan dari lingkungan masyarakat.
d. Norma Hukum
Norma hukum merupakan peraturan hidup yang dibuat oleh penguasa negara. Bersifat memaksa dan mempunyai sanksi-sanksi yang tegas.
Contoh :
1) Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (KUHP Bab XIX Pasal 338).
2) Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut (KUH Perdata Bab III Pasal 1365).
Pelanggar Norma ini akan mendapatkan sanksi berupa hukuman penjara atau berupa denda sejumlah uang dan sitaan atas benda yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
DAFTAR PUSTAKA
Dwiyono, Agus. 2006.Kewarganegaraan. Jakarta : Yudhistira.
http://id.wikipedia.org/wiki/Norma
Senin, 25 April 2011
HAK ASASI MANUSIA
HAK ASASI MANUSIA
Hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1
Contoh hak asasi manusia (HAM):
Hak untuk hidup.
Hak untuk memperoleh pendidikan.
Hak untuk hidup bersama-sama seperti orang lain.
Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama.
Hak untuk mendapatkan pekerjaan.
Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata – mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau Negara lain. Hak asasi diperoleh manusia dari Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan.
Sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi. Hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, bersifat universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaanya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia.
Pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu,selain ada hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya hak asasi manusia (HAM). Dalam menggunakan Hak Asasi Manusia, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang juga dimiliki oleh orang lain.
Kesadaran akan hak asasi manusia , harga diri , harkat dan martabat kemanusiaannya, diawali sejak manusia ada di muka bumi. Hal itu disebabkan oleh hak – hak kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia. Sejarah mencatat berbagai peristiwa besar di dunia ini sebagai suatu usaha untuk menegakkan hak asasi manusia.
Sebelum dibahas lebih mendalam mengenai hak asasi manusia di Indonesia, terlebih dahulu kita membahas sekelumit sejarah perkembangan dan perumusan hak asasi manusia di Dunia. Perkembangan atas pengakuan hak asasi manusia ini berjalan secara perlahan dan beraneka ragam. Perkembangan tersebut antara lain dapat ditelusuri sebagai berikut.
1. Hak Asasi Manusia di Yunani
Filosof Yunani, seperti Socrates (470-399 SM) dan Plato (428-348 SM) meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya hak – hak asasi manusia. Konsepsinya menganjurkan masyarakat untuk melakukan sosial kontrol kepada penguasa yang zalim dan tidak mengakui nilai – nilai keadilan dan kebenaran. Aristoteles (348-322 SM) mengajarkan pemerintah harus mendasarkan kekuasaannya pada kemauan dan kehendak warga negaranya.
2. Hak Asasi Manusia di Inggris
Inggris sering disebut–sebut sebagai negara pertama di dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia. Tonggak pertama bagi kemenangan hak-hak asasi terjadi di Inggris. Perjuangan tersebut tampak dengan adanya berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan. Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut :
ü MAGNA CHARTA
Pada awal abad XII Raja Richard yang dikenal adil dan bijaksana telah diganti oleh Raja John Lackland yang bertindak sewenang–wenang terhadap rakyat dan para bangsawan. Tindakan sewenang-wenang Raja John tersebut mengakibatkan rasa tidak puas dari para bangsawan yang akhirnya berhasil mengajak Raja John untuk membuat suatu perjanjian yang disebut Magna Charta atau Piagam Agung.
Magna Charta dicetuskan pada 15 Juni 1215 yang prinsip dasarnya memuat pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Tak seorang pun dari warga negara merdeka dapat ditahan atau dirampas harta kekayaannya atau diasingkan atau dengan cara apapun dirampas hak-haknya, kecuali berdasarkan pertimbangan hukum. Piagam Magna Charta itu menandakan kemenangan telah diraih sebab hak-hak tertentu yang prinsip telah diakui dan dijamin oleh pemerintah. Piagam tersebut menjadi lambang munculnya perlindungan terhadap hak-hak asasi karena ia mengajarkan bahwa hukum dan undang-undang derajatnya lebih tinggi daripada kekuasaan raja.
Isi Magna Charta adalah sebagai berikut :
Ø Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan Gereja Inggris.
Ø Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak sebagi berikut :
à Para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk.
à Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah.
à Seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya.
à Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya.
ü PETITION OF RIGHTS
Pada dasarnya Petition of Rights berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya. Petisi ini diajukan oleh para bangsawan kepada raja di depan parlemen pada tahun 1628. Isinya secara garis besar menuntut hak-hak sebagai berikut :
Ø Pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan.
Ø Warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya.
Ø Tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai.
ü HOBEAS CORPUS ACT
Hobeas Corpus Act adalah undang- undang yang mengatur tentang penahanan seseorang dibuat pada tahun 1679. Isinya adalah sebagai berikut :
Ø Seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu 2 hari setelah penahanan.
Ø Alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang sah menurut hukum.
ü BILL OF RIGHTS
Bill of Rights merupakan undang-undang yang dicetuskan tahun 1689 dan diterima parlemen Inggris, yang isinya mengatur tentang :
Ø Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen.
Ø Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat.
Ø Pajak, undang-undang dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen.
Ø Hak warga Negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing .
Ø Parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja.
3. Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat
Pemikiran filsuf John Locke (1632-1704) yang merumuskan hak-hak alam,seperti hak atas hidup, kebebasan, dan milik (life, liberty, and property) mengilhami sekaligus menjadi pegangan bagi rakyat Amerika sewaktu memberontak melawan penguasa Inggris pada tahun 1776. Pemikiran John Locke mengenai hak – hak dasar ini terlihat jelas dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang dikenal dengan DECLARATION OF INDEPENDENCE OF THE UNITED STATES.
Revolusi Amerika dengan Declaration of Independence-nya tanggal 4 Juli 1776, suatu deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara aklamasi oleh 13 negara bagian, merupakan pula piagam hak – hak asasi manusia karena mengandung pernyataan “Bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajat oleh Maha Pencipta. Bahwa semua manusia dianugerahi oleh Penciptanya hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati kebhagiaan.
John Locke menggambarkan keadaan status naturalis, ketika manusia telah memiliki hak-hak dasar secara perorangan. Dalam keadaan bersama-sama, hidup lebih maju seperti yang disebut dengan status civilis, locke berpendapat bahwa manusia yang berkedudukan sebagai warga negara hak-hak dasarnya dilindungi oleh negara.
Declaration of Independence di Amerika Serikat menempatkan Amerika sebagai negara yang memberi perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia dalam konstitusinya, kendatipun secara resmi rakyat Perancis sudah lebih dulu memulainya sejak masa Rousseau. Kesemuanya atas jasa presiden Thomas Jefferson presiden Amerika Serikat lainnya yang terkenal sebagai “pendekar” hak asasi manusia adalah Abraham Lincoln, kemudian Woodrow Wilson dan Jimmy Carter.
Amanat Presiden Flanklin D. Roosevelt tentang “empat kebebasan” yang diucapkannya di depan Kongres Amerika Serikat tanggal 6 Januari 1941 yakni :
ü Kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran (freedom of speech and expression).
ü Kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya (freedom of religion).
ü Kebebasan dari rasa takut (freedom from fear).
ü Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan (freedom from want).
Kebebasan- kebebasan tersebut dimaksudkan sebagai kebalikan dari kekejaman dan penindasan melawan fasisme di bawah totalitarisme Hitler (Jerman), Jepang, dan Italia. Kebebasan – kebebasan tersebut juga merupakan hak (kebebasan) bagi umat manusia untuk mencapai perdamaian dan kemerdekaan yang abadi. Empat kebebasan Roosevelt ini pada hakikatnya merupakan tiang penyangga hak-hak asasi manusia yang paling pokok dan mendasar.
4. Hak Asasi Manusia di Prancis
Perjuangan hak asasi manusia di Prancis dirumuskan dalam suatu naskah pada awal Revolusi Prancis. Perjuangan itu dilakukan untuk melawan kesewenang-wenangan rezim lama. Naskah tersebut dikenal dengan DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN yaitu pernyataan mengenai hak-hak manusia dan warga negara. Pernyataan yang dicetuskan pada tahun 1789 ini mencanangkan hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan atau kesetiakawanan (liberte, egalite, fraternite).
Lafayette merupakan pelopor penegakan hak asasi manusia masyarakat Prancis yang berada di Amerika ketika Revolusi Amerika meletus dan mengakibatkan tersusunnya Declaration des Droits de I’homme et du Citoyen. Kemudian di tahun 1791, semua hak-hak asasi manusia dicantumkan seluruhnya di dalam konstitusi Prancis yang kemudian ditambah dan diperluas lagi pada tahun 1793 dan 1848. Juga dalam konstitusi tahun 1793 dan 1795. revolusi ini diprakarsai pemikir – pemikir besar seperti : J.J. Rousseau, Voltaire, serta Montesquieu. Hak Asasi yang tersimpul dalam deklarasi itu antara lain :
1) Manusia dilahirkan merdeka dan tetap merdeka.
2) Manusia mempunyai hak yang sama.
3) Manusia merdeka berbuat sesuatu tanpa merugikan pihak lain.
4) Warga Negara mempunyai hak yang sama dan mempunyai kedudukan serta pekerjaan umum.
5) Manusia tidak boleh dituduh dan ditangkap selain menurut undang-undang.
6) Manusia mempunai kemerdekaan agama dan kepercayaan.
7) Manusia merdeka mengeluarkan pikiran.
Adanya kemerdekaan surat kabar.
9) Adanya kemerdekaan bersatu dan berapat.
10) Adanya kemerdekaan berserikat dan berkumpul.
11) Adanya kemerdekaan bekerja,berdagang, dan melaksanakan kerajinan.
12) Adanya kemerdekaan rumah tangga.
13) Adanya kemerdekaan hak milik.
14) Adanya kemedekaan lalu lintas.
15) Adanya hak hidup dan mencari nafkah.
5. Hak Asasi Manusia oleh PBB
Setelah perang dunia kedua, mulai tahun 1946, disusunlah rancangan piagam hak-hak asasi manusia oleh organisasi kerja sama untuk sosial ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 18 anggota. PBB membentuk komisi hak asasi manusia (commission of human right). Sidangnya dimulai pada bulan januari 1947 di bawah pimpinan Ny. Eleanor Rossevelt. Baru 2 tahun kemudian, tanggal 10 Desember 1948 Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chaillot, Paris menerima baik hasil kerja panitia tersebut. Karya itu berupa UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS atau Pernyataan Sedunia tentang Hak – Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 30 pasal. Dari 58 Negara yang terwakil dalam sidang umum tersebut, 48 negara menyatakan persetujuannya, 8 negara abstain, dan 2 negara lainnya absen. Oleh karena itu, setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia.
Universal Declaration of Human Rights antara lain mencantumkan, Bahwa setiap orang mempunyai Hak :
ü Hidup
ü Kemerdekaan dan keamanan badan
ü Diakui kepribadiannya
ü Memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk mendapat jaminan hokum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah
ü Masuk dan keluar wilayah suatu Negara
ü Mendapatkan asylum
ü Mendapatkan suatu kebangsaan
ü Mendapatkan hak milik atas benda
ü Bebas mengutarakan pikiran dan perasaan
ü Bebas memeluk agama
ü Mengeluarkan pendapat
ü Berapat dan berkumpul
ü Mendapat jaminan sosial
ü Mendapatkan pekerjaan
ü Berdagang
ü Mendapatkan pendidikan
ü Turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat
ü Menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan
Majelis umum memproklamirkan Pernyataan Sedunia tentang Hak Asasi Manusia itu sebagai tolak ukur umum hasil usaha sebagai rakyat dan bangsa dan menyerukan semua anggota dan semua bangsa agar memajukan dan menjamin pengakuan dan pematuhan hak-hak dan kebebasan- kebebasan yang termasuk dalam pernyataan tersebut. Meskipun bukan merupakan perjanjian, namun semua anggota PBB secara moral berkewajiban menerapkannya.
6. Hak Asasi Manusia di Indonesia
Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada pancasila. Yang artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara multak tanpa memperhatikan hak orang lain.
Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain,maka yang terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusisan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.
Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki Negara Republik Indonesia,yakni:
ü Undang – Undang Dasar 1945
ü Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
ü Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Di Indonesia secara garis besar disimpulkan, hak-hak asasi manusia itu dapat dibeda-bedakan menjadi sebagai berikut :
Ø Hak – hak asasi pribadi (personal rights) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak.
Ø Hak – hak asasi ekonomi (property rights) yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk membeli dan menjual serta memanfaatkannya.
Ø Hak – hak asasi politik (political rights) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam pemilu) dan hak untuk mendirikan partai politik.
Ø Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan ( rights of legal equality).
Ø Hak – hak asasi sosial dan kebudayaan ( social and culture rights). Misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untukmengembangkan kebudayaan.
Ø Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights). Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan.
Secara konkret untuk pertama kali Hak Asasi Manusia dituangkan dalam Piagam Hak Asasi Manusia sebagai lampiran Ketetapan Permusyawarahan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998.
DAFTAR PUSTAKA
http://emperordeva.wordpress.com/about/sejarah-hak-asasi-manusia/
http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia
Langganan:
Postingan (Atom)